Sidak di Nganjuk, Menteri PU Semprot Kontraktor Proyek Sekolah Rakyat

Nganjuk, tvOnenews.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendadak marah-marah saat inspeksi mendadak (sidak) pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada hari Sabtu (11/4/2026).

Video yang beredar di berbagai platform media sosial menunjukkan gaya berpakaian yang nyentrik, mengenakan sarung dan kemeja koko. Sang menteri tiba-tiba meluapkan emosinya saat tiba di lokasi kunjungan, yaitu di proyek pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

Begitu masuk dan bertemu kontraktor proyek, Dody yang tampil nyentrik mengenakan sarung langsung menegur salah satu pegawai Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS).

"Itu alasan bodoh. Nggak boleh kamu bicara seperti itu. Begitu pekerjaan ini kamu terima, itu tanggungjawabmu. Alasan bodoh itu, benar-benar bodoh itu," umpat Dody dalam video yang berdurasi 1 menit.

Dengan nada bicara tinggi, Dody berkali-kali menunjuk wajah bawahan. Ia juga menyinggung soal komitmen dan kesanggupan pegawainya.

Dengan nada yang masih terlihat emosi, Dody menyebut jika memang tidak sanggup mengerjakan, maka seharusnya dari awal mengaku saja.

"Itu tanggungjawabmu. Kalau kamu memang nggak sanggup, yang bilang nggak sanggup," ucap Dody.

Masih dalam nada kecewa, Dody juga meminta kepada pihak pelaksana, yaitu PT Brantas Abipraya, untuk menambah pekerja dari luar karena pekerja dari internal Brantas tidak mampu.

"Harus ditambah, ini brantas tidak mampu harus ditambah orang luar," tegas Dody dalam video berdurasi 1 menit.

Usai marah-marah, Dody bergegas meninggalkan lokasi proyek dan balik kanan kembali ke dalam mobil sehingga tidak jadi meninjau lokasi dalam proyek. Iring-iringan rombongan mobil kemudian meninggalkan lokasi.

Belum diketahui pasti apa permasalahan yang memicu amarah Menteri PU. Namun, diduga terkait progres pembangunan gedung Sekolah Rakyat yang tidak sesuai harapan.

Perlu diketahui, pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Nganjuk dilaksanakan oleh Kementerian PU berkolaborasi dengan Kementerian Sosial.

Biayanya bersumber dari APBN 2026 dengan nilai total Rp911 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Nganjuk, Ngawi, Madiun, dan Pacitan. Adapun kontraktor pembangunannya adalah PT Brantas Abipraya. (kso/gol)