- Syamsul Huda
Rugikan Negara Rp3,27 Miliar, Kejati Jatim Kembali Tahan 4 Tersangka Korupsi KBS
“Namun uang tersebut tak satupun penyidik Kejati Jatim yang menerimanya, pemeriksaan PDTS KBS tetap berlanjut,” kata Punia.
Penyidik menduga para tersangka kemudian berupaya membuat pengeluaran tersebut seolah-olah merupakan transaksi yang sah. Caranya dengan menyusun dokumen kerja sama jasa hukum, review SOP KBS, Perjanjian Kerja Sama (PKS) fiktif, hingga kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan perkara.
“Dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut merupakan kegiatan yang sah,” ungkap Punia.
Selain dana Rp2,41 miliar yang diduga digunakan untuk kepentingan pengurusan perkara, penyidik juga menemukan pengeluaran lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pengeluaran tersebut antara lain berkaitan dengan operasional BBM, pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.
Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama periode 2025-2026 mencapai Rp3.270.559.452.
Kejati Jatim masih mendalami perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang menerima aliran dana maupun keterlibatan pihak lain dalam pengeluaran kas PDTS KBS.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan subsidair Pasal 604 KUHP. (sha/far)