Program Strategis Nasional Harus Dikawal Dengan Kritik yang Konstruktif dan Berbasis Solusi

Dalam bidang pendidikan, Dedi Sofhan menyoroti fenomena menurunnya kualitas budaya akademik di kalangan mahasiswa. Ia mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki posisi sebagai agen perubahan yang seharusnya mengedepankan kajian ilmiah, argumentasi berbasis data, serta solusi terhadap setiap persoalan bangsa.

"Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya harus tetap bertanggung jawab, menghormati hukum, serta didasarkan pada penelitian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik," tegasnya.

Ia berharap budaya diskusi ilmiah, literasi hukum, serta penelitian di lingkungan perguruan tinggi terus diperkuat agar mahasiswa tetap menjadi kelompok intelektual yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Terkait pembahasan perubahan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi Sofhan berpandangan bahwa penyempurnaan regulasi perlu diarahkan untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

Menurutnya, setiap perubahan regulasi harus tetap dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan agar menghasilkan sistem penegakan hukum yang semakin efektif dan dipercaya publik.

"Penguatan institusi negara harus selalu dibarengi dengan peningkatan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tujuan reformasi kelembagaan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Menutup keterangannya, Dedi Sofhan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga semangat persatuan serta mengawal program-program strategis pemerintah secara kritis namun tetap objektif.

"Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Namun akan lebih bermanfaat apabila kritik disampaikan secara ilmiah, berbasis data, serta disertai solusi yang membangun demi kepentingan bangsa dan negara," pungkas Dedi Sofhan.(chm)