Bawaslu Lacak Keberadaan Ketua PPK Bukit Bestari, Terindikasi Dugaan Penggelembungan Suara

Menurut Yusuf, data suara di delapan TPS di Tanjung Unggat yang ia miliki memang berbeda dengan data yang dimiliki KPU, Sirekap, dan Partai Golkar.

Namun, data yang dimiliki Bawaslu sama dengan data milik PDI Perjuangan dan C Hasil. Sementara data KPU sama dengan data sirekp dan Golkar. "Data kita dari Panwascam. Akan kita panggil untuk dimintai klarifikasi, kenapa bisa berbeda," tambahnya.

Yusuf juga mengaku sempat tidak merekomendasi KPU untuk menyandingkan data C Salinan dengan Sirekap, sesuai dengan permintaan saksi Golkar saat pleno rekapitulasi.

“Karena mereka ingin membuka C Hasil asli. Ternyata C hasil berbeda dengan Sirekap. Hasil Sirekap juga kita minta dan akan disandingkan dengan alat kerja kita," kata Yusuf.

Selain itu, Bawaslu juga akan mencatat soal adanya dugaan penghapusan angka atau tulisan di C Hasil menggunakan tipp-ex. Sebab, di form C Hasil terdapat tipp-ex yang menghapus garis, angka dan tulisan sebelumnya.

Sementara itu, saksi Golkar rapat pelno rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang, Abdul Rasyid juga merasa heran soal tidak hadirnya Ketua PPK Bukit Bestari, dalam rapat pleno tersebut.

Menurutnya, Ketua PPK harusnya dapat bertanggungjawab terkait adanya dugaan penggelembungan suara tersebut. Abdul juga ingin mengetahui, dasar apa yang menjadi motivasi Ketua PPK untuk merubah hasil perhitungan suara di C hasil.