Warga Protes Pemkot Sungai Penuh Buang Sampah di Kawasan Hutan Produksi

"Ya kita akan datang langsung untuk menemui Pak Wali Kota untuk membahas hal ini," ungkapnya.

Ia menegaskan tugas KPHP hanya mengingatkan dan memberitahu status hutan yang ada di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh, sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah tidak bertentangan dengan aturan kehutanan.

"Kita ingin memberi masukan, mana yang boleh dan tidak boleh memanfaatkan hutan sebagai kawasan pembangunan. Itu yang paling penting, agar perencanaan penataan pembangunan daerah menjadi lebih baik," jelasnya.

Untuk diketahui, persoalan pembuangan sampah di RKE sudah terjadi sejak tahun 2015 dan dikeluhkan oleh warga. 

Tokoh masyarakat Kumun Debai bahkan mendatangi Gedung DPRD Sungai Penuh untuk menyerahkan surat pemberitahuan agar aktivitas pembuangan sampah di RKE dihentikan. Masyarakat juga menegaskan akan turun tangan langsung untuk menutup TPA di RKE jika tidak segera diproses.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sungai Penuh, Hairul, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya surat pemberitahuan dari tokoh masyarakat Kumun Debai tersebut. Pihaknya akan mencari solusi terkait pemindahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Pihaknya juga tidak menginginkan persoalan sampah terus berlanjut. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari rencana pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), hingga TPA regional bersama Kabupaten Kerinci.