Pengusaha Batam Terdakwa Perusak Kawasan Hutan Lindung Berstatus Tahanan Kota Jadi Sorotan

Mengenai status terdakwa tahanan kota  hingga saat ini belum mendapat pencekalan. Menanggapi hal tersebut, vabianes mengatakan pihak pengadilan akan berkoordinasi dengan pihak terkait kemungkinan adanya pencekalan. Namun, menurutnya, pencekalan tidak dapat dilakukan secara otomatis karena harus memenuhi syarat dan mekanisme tertentu serta melibatkan pihak imigrasi.

"Kami akan berkoordinasi dengani intansi terkait apakah sudah ada langkah pencekalan atau belum. Untuk pencekalan sendiri harus melalui prosedur dan koordinasi dengan pihak imigrasi," jelasnya.

Terkait pengawasan terhadap terdakwa, Vabianes menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada di tangan Kejaksaan. Pengadilan hanya menetapkan status penahanan, sementara pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh jaksa.

"Jika terdakwa berstatus tahanan rumah atau tahanan kota, pengawasannya dilakukan oleh pihak kejaksaan. Jika ditemukan pelanggaran, seperti keluar dari wilayah yang ditentukan atau tidak mematuhi ketentuan penahanan, maka status penahanannya dapat langsung dialihkan menjadi penahanan di rutan," tegasnya.

Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dua korporasi, PT Tunas Makmur Sukses dan PT Sri Indah Barelang, melakukan tindak pidana kehutanan berupa pembukaan dan pematangan lahan secara ilegal di kawasan Hutan Lindung Tanjung Gundap IV, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

Dalam dakwaan disebutkan kedua perusahaan dikendalikan oleh Dju Seng selaku direktur. Aktivitas yang berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2023 itu disebut telah merusak kawasan hutan mangrove seluas hampir 6 hektare dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp19,8 miliar.

Jaksa menyebut awalnya PT Tunas Makmur Sukses memperoleh pencadangan lahan dan Penetapan Lokasi (PL) dari BP Batam sejak 2014 untuk pengembangan kawasan industri di Tanjung Gundap. Perusahaan tersebut kemudian kembali mendapatkan tambahan PL pada 2022. Selain PT Tunas Makmur Sukses, perusahaan lain yakni PT Tangguh Putra Mandiri juga memperoleh PL di kawasan yang sama.

Namun sebagian lahan diketahui berada dalam kawasan DPCLS dan hutan lindung sehingga tidak seluruh bidang dapat diproses Fatwa Planologi. Meski demikian, pada April 2023 BP Batam menerbitkan Fatwa Planologi untuk empat bidang lahan yang dapat diproses, dengan syarat area yang masuk hutan lindung tidak boleh dibangun sebelum izin lengkap diterbitkan.