BPD Didorong Jadi Garda Terdepan Pengawasan MBG dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Jakarta, tvOnenews.com - Jamintel Kejaksaan Agung (Kejagung), Reda Manthovani mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) jadi garda terdepan pengawasan tata kelola pemerintahan desa serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikannya saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPC Abpednas) Sumatera Selatan (Sumsel) pada Sabtu (27/6/2026). Menurutnya langkah itu diperlukan untuk bertujuan memperkuat pengawasan ditingkat desa agar penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat dicegah sejak dini. "Tujuan kerja sama dengan ABPEDNAS ini agar teman-teman BPD dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Harapannya, jumlah kepala desa maupun perangkat desa yang terjerat tindak pidana korupsi bisa terus menurun," kata Reda. Ia mengungkapkan upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan menurunnya oknum kepala desa yang tersangkut kasus korupsi. Dari data yang dimilikinya, Reda mengungkap penurunan terjadi pada Juni 2026 jika dibandingkan dengan Juni 2026 dengan catatan 525 oknum kepala desa tersangkut kasus korupsi. "Alhamdulillah sampai bulan Juni ini yang terjaring belum sampai 50 orang. Artinya kerja sama dengan BPD untuk melakukan monitoring mulai memberikan dampak positif," ujarnya. Selain memperkuat pengawasan tata kelola desa, Reda juga meminta BPD ikut mengawal pelaksanaan program MBG. Pengawasan dilakukan melalui sistem berbasis teknologi yang memungkinkan penerima manfaat menyampaikan laporan secara langsung setelah melakukan pemindaian (scan). "Kalau setelah di-scan akan muncul laporan. Dari situ bisa diketahui apakah makanan yang diterima sudah sesuai, apakah ada penyalahgunaan, atau bahkan hanya diberikan makanan yang tidak semestinya," jelasnya. Menurut Reda, setiap laporan yang masuk akan hingga memberikan peringatan dan meneruskan laporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi kejanggalan. Ia menambahka, sistem pengawasan tersebut telah diterapkan di 18 provinsi. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah anggota pengawas MBG terbanyak, mencapai 12.865 orang. "Target kami, para anggota BPD benar-benar bekerja melakukan pengawasan. Semua terhubung dengan sistem informasi teknologi sehingga kami bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman BPD di desa-desa," pungkasnya.(raa)

BPD Didorong Jadi Garda Terdepan Pengawasan MBG dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Berita Terkait

PDIP Pertanyakan Solusi Jokowi dan PSI untuk Hadapi Persoalan Bangsa: Bagaimana Konteks IKN Hari Ini?

Gaungkan MBG Tetap Berjalan, Ribuan Massa Gelar Aksi Damai di DPRD Kota Probolinggo

DPR dan BGN Sepakat Efisiensi 4 Hal Ini untuk Program MBG, Bisa Hemat Sampai Rp40 T

Sony Sonjaya Tolak Dituduh Aktor Intelektual Kasus MBG, Kuasa Hukum: Bukan Kewenangan Waka BGN

Topik Terkait

Sumatera Selatan

Sumsel

Kejagung

Jamintel

Makan Bergizi Gratis

Mbg

Saksikan Juga

4 ASN Wanita Laporkan Kasatpol PP Kota Bekasi Atas Dugaan Pelecehan

Terjerat Utang Bank Keliling, Ibu di Tangerang Tega Jual Anak Kandung

Skandal Perselingkuhan Bill Gates Jadi Senjata Epstein Buat Memeras

Sosok Pria Tertangkap CCTV Mengemudikan Mobil Dinas ASN yang Tewas

Polisi Pamerkan Barang Bukti Penyekapan dan Penganiayaan YTR

Bisnis Gelap Senjata Api Modifikasi di Bekasi Terbongkar, Satu Pelaku Ditangkap

Viral

Surabaya

Yogyakarta

Jawa Tengah

Dedi Mulyadi

Gubernur