Tahun Ajaran Baru 2026/2027, Mensos Sebut Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia Siap Tampung 30 Ribu Siswa

Kulon Progo, tvOnenews.com - Sekolah rakyat dari Sabang sampai Merauke dipastikan siap memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Diproyeksikan, sebanyak 30 ribu siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem menjadi peserta didik dari program prioritas Presiden, Prabowo Subianto. 

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf seusai meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Senin (6/7/2026). 

Pria yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa sejak program ini diresmikan oleh Presiden, tercatat ada 166 sekolah rakyat rintisan yang menggunakan gedung sementara dan tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. 

Dari jumlah tersebut, sudah ada 104 sekolah rakyat yang menempati gedung permanen di tahun 2026 ini. Salah satunya, Sekolah Rakyat Terintegrasi Kulon Progo.

Pemerintah mengalokasikan daya tampung lebih dari 30.000 siswa diterima di sekolah rakyat yang tersebar di Indonesia.

"Jika tahun lalu itu ada lebih dari 15.000 siswa, tahun ini (2026) ditambah lebih dari 30.000 siswa dan tahun depan insya Allah sudah menambah lebih dari 100.000 siswa. Di akhir tahun 2029, bisa jadi kalau sarana prasarananya bisa disediakan sesuai rencana kira-kira lebih dari 800.000 siswa sekolah rakyat di seluruh Indonesia jenjang SD, SMP dan SMA," tutur Gus Ipul.

Lebih lanjut, Mensos mengasumsikan setiap kabupaten/kota ada gedung permanen sekolah rakyat yang menampung sekitar 2.000 siswa. 

Khusus di Kulon Progo, gedung permanen sekolah rakyat berdiri di atas lahan Sultan Ground seluas 7,1 hektar. Dengan luasan tersebut, harapannya dapat menampung 1.000 siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA.

Pada tahun ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi Kulon Progo dapat menampung berkisar 300-600 siswa. Ke depan, jumlahnya diproyeksikan bertambah secara bertahap.

Berkaca dari pengalaman tahun lalu, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) khususnya di sekolah rakyat selama dua pekan, ditambah matrikulasi selama 3 bulan untuk beradaptasi.

"Siswanya perlu beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, guru-gurunya perlu juga memahami dan mendalami setiap potensi siswa yang ada agar siswa-siswa sekolah rakyat ini menemukan kemampuannya dengan baik," kata Mensos.

Seperti diketahui, sekolah rakyat disebut tidak membuka pendaftaran siswa baru. Adapun, proses rekrutmennya berbasis data menurut jangkauan pendamping sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).