Komisi IV DPR RI Dukung Strategi Kementan Wujudkan Swasembada Pangan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi memberikan penghargaan dan menegaskan dukungannya terhadap berbagai inisiatif strategis Kementerian Pertanian yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan, taraf hidup petani, dan mencapai swasembada pangan nasional.

“Kami mendukung agar program ini (swasembada pangan) diperluas ke seluruh Indonesia, bukan hanya di 12 provinsi,” kata Dwita dalam keterangan di Jakarta, Kamis (5/12/2024). 

Dwita menekankan keberhasilan program Brigade Pangan, yang telah melibatkan 23 ribu pemuda dengan potensi pendapatan mencapai Rp10 juta per bulan.

Ia meyakini bahwa program ini sangat berguna dalam regenerasi petani dan peningkatan kesejahteraan.

Dwita juga mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan lembaga terkait pangan, termasuk keterlibatan TNI dan Polri dalam mengawasi pelaksanaan program.

Dwita berpendapat bahwa langkah ini krusial untuk memastikan integrasi wilayah pangan di seluruh negeri.

“Pemahaman tentang neraca kebutuhan dan produksi beras sangat diperlukan agar swasembada pangan bisa terwujud dengan baik,” tambahnya.

Di samping itu, program Pekarangan Pangan Bergizi yang menargetkan 2.500 desa dengan alokasi anggaran Rp413 miliar juga menjadi perhatian.

Menurutnya, program yang menyediakan bantuan benih ayam petelur, bibit ubi jalar, dan lainnya ini dianggap sesuai dengan kebutuhan lokal, serta mendukung keanekaragaman pangan dan program makan bergizi gratis.

“Kami mendukung penuh program ini karena memberikan manfaat nyata, terutama melalui kelompok wanita tani (KWT) di daerah. Keberlanjutannya harus diprioritaskan hingga 2025 agar manfaatnya semakin meluas,” tegas Dwita.

Mengenai distribusi pupuk bersubsidi, Dwita mengapresiasi penyederhanaan skema yang dilakukan Kementerian Pertanian, namun ia meminta perhatian lebih pada pelaksanaan di lapangan.

“Langkah ini sudah sesuai arahan Presiden Prabowo, tapi masih perlu optimalisasi agar petani dapat menerima pupuk dengan lebih mudah dan merata,” ujarnya.

Dwita juga menyoroti urgensi perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian sesuai dengan Perpres Nomor 192 Tahun 2024, terutama dengan penambahan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.

“Penambahan ini sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan irigasi dan penyediaan air bagi lahan pertanian. Kami berharap ini menjadi solusi strategis dalam mendukung produktivitas pertanian,” katanya. (ant/nsp)