Road to JFSS 2026, Kadin dan Pemerintah Sepakat Jaga Ketahanan Pangan di Tengah Geopolitik Global

Jakarta, tvOnenews.com - Ketahanan pangan kembali menjadi isu strategis di tengah geopolitik global yang tak menentu, lonjakan harga pangan, dan gangguan rantai pasok dunia.

Pemerintah menegaskan bahwa kemandirian pangan bukan sekadar ambisi ekonomi, melainkan syarat utama menjaga kedaulatan bangsa agar tidak tersandera impor.

Pesan itu mengemuka dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Forum tersebut menjadi pembuka menuju puncak JFSS yang dijadwalkan berlangsung pada 20–21 Mei 2026.

Kegiatan yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Katadata ini merespons kompleksitas global yang kian mengancam sistem pangan, mulai dari krisis energi, rivalitas geopolitik, hingga dampak perubahan iklim yang memukul produksi pertanian di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan urgensi kemandirian pangan sebagai tameng ekonomi nasional.

“Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun,” ujar Airlangga.

Pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai prioritas nasional. Airlangga mencatat produksi beras nasional pada 2025 tembus 34,71 juta ton, dengan kenaikan 3,52 juta ton—salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah.

Meski inflasi pangan mencapai 6,21 persen, indikator kesejahteraan petani ikut terdongkrak lewat kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan APBN Rp335 triliun.

Airlangga tak luput menyoal ancaman perubahan iklim. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 disebutnya menurunkan produksi padi hingga 4 juta ton. Pemerintah kini mengembangkan food estate berbasis modern farming sebagai lumbung pangan dan energi di masa depan.

Airlangga menekankan bahwa ketahanan pangan membutuhkan kerja lintas sektor.

“Inisiatif Inclusive Closed Loop System Kadin sangat baik dan dapat diterapkan di 80 ribu desa untuk mendukung program MBG,” ujarnya.

Kemudian, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan JFSS 2026, yang telah berlangsung sejak era Presiden SBY hingga Presiden Prabowo.