Tembakau Jadi Penopang Devisa dan Ekonomi Desa, Kementan Soroti Ancaman Regulasi Industri

“Jika pembatasan ini diterapkan, industri hasil tembakau tidak bisa menyerap produktivitas petani. Dampaknya langsung ke petani tembakau,” tegasnya.

Dari sisi produksi, Kementan mencatat luas tanam tembakau pada 2025 diperkirakan mendekati 200 ribu hektare dengan produksi hampir 300 ribu ton. Namun, produktivitas rata-rata mengalami penurunan menjadi sekitar 1,3 ton per hektare. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan pasokan bahan baku industri.

Sentra produksi tembakau nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jawa Tengah tercatat memiliki sekitar 50 ribu hektare lahan tembakau dengan produksi 56 ribu ton. Sementara Jawa Barat memiliki sekitar 8.600 hektare dengan produksi sekitar 8.000 ton. Daerah-daerah ini menjadi tulang punggung pasokan tembakau nasional sekaligus pusat aktivitas ekonomi berbasis pertanian tembakau.

Untuk menjaga keberlanjutan sektor, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas dan ketahanan produksi tembakau. Kepala Pusat Riset Tanaman Perkebunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Setiari Marwanto, menyebut riset dan pemuliaan tanaman menjadi kunci menghadapi tantangan perubahan iklim.

Menurutnya, BRIN fokus mengembangkan varietas tembakau yang adaptif terhadap anomali cuaca, termasuk La Nina yang berpotensi menyebabkan genangan dan banjir di lahan pertanian. Targetnya bukan hanya ketahanan tanaman, tetapi juga menjaga mutu daun tembakau agar tetap sesuai standar industri.

“Penelitian kami diarahkan untuk mendapatkan varietas yang toleran terhadap kadar air tanah tinggi, tetapi tetap memiliki kualitas daun rajangan kering yang baik. Jadi, bukan hanya tahan genangan, tapi mutunya tetap terjaga,” jelasnya.

Setiari menambahkan, mutu tembakau yang diterima pasar harus memenuhi sejumlah parameter penting, seperti aroma, ketebalan daun, serta tingkat kekenyalan. Parameter tersebut menjadi penentu daya serap industri terhadap hasil panen petani.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APT), Mudi, mengingatkan bahwa kebijakan pembatasan yang tidak disertai kajian mendalam berisiko mendorong industri beralih ke bahan baku impor.

Ia menilai sebagian besar varietas tembakau lokal memiliki kandungan nikotin antara 3 hingga 8 miligram. Jika pembatasan kadar nikotin dan tar diberlakukan secara ketat, penyerapan tembakau lokal bisa anjlok drastis.