Kelola Dana Haji Rp180 Triliun, Ini yang Dilakukan BPKH untuk Perkuat Investasi Syariah dan Ekosistem Haji Nasional

Selain itu, BPKH melihat peluang pengembangan pasar emas korporasi sebagai instrumen produktif. Fadlul menegaskan, pengelolaan aset syariah tidak boleh berhenti pada penumpukan semata, melainkan harus mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan nilai tambah bagi umat.

“PR kita bersama ke depan adalah membangun pasar emas korporasi yang kuat. Namun pada saat yang sama, kita juga harus memastikan bahwa pengelolaan emas tidak berhenti pada penumpukan aset semata.

Dalam perspektif ekonomi Islam, harta harus dikelola secara produktif agar mampu mendorong aktivitas ekonomi umat, menciptakan nilai tambah, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui sinergi dalam forum tersebut, BPKH berharap lahir rekomendasi kebijakan yang aplikatif guna mewujudkan tata kelola dana haji yang aman, transparan, dan berkelanjutan.

DPR Ingatkan Prinsip Kehati-hatian

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Iman Sukri sudah mengingatkan BPKH agar mengelola dana haji secara profesional dan terbuka.

Ia menegaskan dana tersebut merupakan titipan umat, bukan bagian dari APBN, sehingga harus sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan jemaah.

“Kami harus memastikan dana haji benar-benar untuk jemaah. Ini bukan APBN, ini dana umat. Dana jemaah haji harus kembali 100 persen untuk jemaah,” ujar Iman dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (20/1/2026) silam.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian tinggi dan transparansi agar pengelolaan dana terhindar dari praktik korupsi. Menurutnya, keberadaan BPKH sebagai lembaga khusus sudah tepat karena memisahkan dana haji dari keuangan negara.

“Pemisahan ini krusial agar dana dikelola secara profesional dan tidak disalahgunakan,” katanya.

Selain aspek keamanan dana, Baleg DPR juga mendorong efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BiPIH). Optimalisasi hasil investasi diharapkan dapat menekan biaya haji agar tidak terus meningkat.

“Bagaimana caranya ongkos biaya haji tidak naik, bahkan kalau bisa lebih murah. Harapan kami masyarakat semakin mudah menunaikan ibadah haji,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.

Untuk mencapai efisiensi tersebut, Iman menyarankan BPKH memanfaatkan kewenangannya dalam menyusun strategi jangka panjang, termasuk mencari opsi layanan yang lebih ekonomis. Salah satu contohnya adalah pemesanan akomodasi di Arab Saudi jauh hari sebelum musim haji.