Pertamina Naikkan Harga BBM Mendadak Saat Ramadan, DPR Sentil: Jangan Jadikan Rakyat Bantalan Kebijakan!

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, melontarkan kritik terhadap kebijakan PT Pertamina (Persero) yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara mendadak per 1 Maret 2026.

Kenaikan itu terjadi di tengah kondisi ekonomi yang lesu dan bertepatan dengan bulan Ramadan.

“Saya terus terang kecewa dengan keputusan Pertamina yang menaikkan harga BBM di tengah situasi ekonomi rakyat yang sedang tidak baik,” kata Mufti Anam, Selasa (3/3/2026).

Seluruh badan usaha penyedia BBM kompak menaikkan harga. RON 92 atau Pertamax naik dari Rp 11.800 menjadi Rp 12.300 per liter. Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp 12.450 menjadi Rp 12.900 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp 12.700 menjadi Rp 13.100 per liter.

Dexlite melonjak dari Rp 13.250 menjadi Rp 14.200 per liter, dan Pertamina Dex naik dari Rp 13.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Mufti menilai kebijakan itu menambah beban masyarakat yang sudah terpukul.

“Hari ini rakyat sedang menghadapi kenyataan pahit. PHK terjadi di mana-mana, daya beli lemah, UMKM belum bertumbuh,” ungkap Mufti Anam.

“Di saat yang sama, kita masuk bulan Ramadan, momentum di mana kebutuhan rumah tangga justru melonjak. Harga bahan pokok sudah naik bahkan sebelum BBM naik,” lanjutnya.

Ia mengingatkan dampak berantai kenaikan BBM tidak bisa dianggap sepele.

“Sekarang BBM ikut naik. Saya tidak bisa membayangkan efek berantainya yang harus ditanggung rakyat. Begitu BBM naik, ongkos distribusi naik, harga bahan pokok ikut terdorong,” ujarnya.

Mufti juga mempertanyakan alasan kenaikan yang dikaitkan dengan konflik Timur Tengah. Ia menilai momentum kenaikan terkesan sudah dirancang jauh hari.

“Yang membuat saya semakin bertanya-tanya adalah cara dan momentumnya yang terasa mendadak. Jika alasannya perang, kita tahu memanasnya perang baru terjadi,” ungkap Mufti.

“Tapi keputusan ini seperti sudah disiapkan jauh hari karena dilakukan begitu cepat, tanpa komunikasi yang memadai. Bahkan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan kami di Komisi VI DPR RI, tidak disampaikan bahwa akan ada kenaikan di momentum sesensitif ini,” lanjutnya.

Ia menilai ada ketidaktransparanan dalam kebijakan tersebut.