Prabowo ‘Pasang Rem’ Investor AS: Tak Ada Lagi Ekspor Mentah, Semua Wajib Diolah di RI

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru kerja sama investasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Pemerintah kini memprioritaskan program hilirisasi industri sebagai syarat utama, sekaligus menutup celah ekspor bahan mentah tanpa pengolahan di dalam negeri.

Kebijakan ini menjadi sinyal tegas bahwa Indonesia tidak lagi ingin sekadar menjadi pemasok bahan baku, melainkan pemain utama dalam rantai nilai industri global.

Hilirisasi Jadi Syarat Mutlak Investor Asing

Presiden menegaskan, keterbukaan terhadap investasi asing tetap berlaku, namun dengan satu syarat utama: seluruh bahan mentah harus diolah di dalam negeri.

“Bahan mentah, kita minta di-processing. Kalau dia mau, mining dan proses di sini, tetap dong,” ujar Prabowo.

Artinya, setiap investor, termasuk dari Amerika Serikat, wajib mengikuti kebijakan hilirisasi yang telah menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan nilai tambah ekonomi tidak lagi lari ke luar negeri, melainkan dinikmati langsung oleh Indonesia.

Tak Sekadar Investasi, Tapi Kepentingan Nasional

Prabowo menegaskan bahwa investasi asing tetap berada dalam koridor kepentingan nasional. Meski ada pembahasan soal perjanjian tarif dengan pihak AS, seluruh aktivitas investasi tetap harus tunduk pada regulasi Indonesia.

Pemerintah tidak ingin kebijakan ekonomi nasional dikompromikan hanya demi menarik modal asing.

Dengan kata lain, Indonesia tetap terbuka, tetapi tidak tanpa syarat.

Mineral Kritis Jadi Fokus Strategis

Dalam kerja sama investasi, Presiden juga menyoroti pentingnya pengelolaan mineral kritis. Komoditas ini dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi kunci dalam industri masa depan, termasuk energi dan teknologi.

Namun, ada prinsip yang tidak bisa ditawar:

• Harus dijual dengan harga pasar internasional

• Harus diolah di dalam negeri

• Harus memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional

“Soal critical mineral, kita terbuka. Tapi semuanya harus dengan harga pasar,” tegasnya.

Belajar dari Pengalaman Freeport

Sebagai contoh konkret, Presiden menyinggung keberadaan PT Freeport Indonesia yang telah beroperasi selama puluhan tahun di Indonesia.

Menurutnya, keterlibatan pihak asing dalam sektor tambang bukan hal baru. Namun, yang menjadi pembeda saat ini adalah kewajiban mengikuti aturan yang lebih menguntungkan negara.

Freeport disebut kini menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi Indonesia setelah menyesuaikan operasionalnya dengan kebijakan nasional.

“Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue terbesar kita,” ujarnya.

Larangan Ekspor Mentah Ditegaskan

Poin paling tegas dalam kebijakan ini adalah larangan ekspor bahan mentah tanpa pengolahan.

Pemerintah memastikan bahwa seluruh komoditas strategis, terutama di sektor pertambangan, harus melalui proses hilirisasi di dalam negeri.

Kebijakan ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat industri nasional.

Beberapa tujuan utama dari hilirisasi antara lain:

• Meningkatkan nilai tambah komoditas

• Menciptakan lapangan kerja baru

• Mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah

• Memperkuat daya saing industri nasional

Indonesia Buka Pintu, Tapi Dengan Aturan Tegas

Meski menerapkan aturan ketat, pemerintah tetap membuka peluang bagi investor asing untuk masuk ke sektor strategis.

Namun, akses tersebut hanya diberikan kepada pihak yang bersedia mengikuti aturan main yang telah ditetapkan.

Prinsipnya sederhana: investasi boleh masuk, tapi harus memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia.

Selama investor membayar sesuai harga pasar dan mengikuti kebijakan hilirisasi, pemerintah memastikan tidak ada hambatan untuk berinvestasi.

Hilirisasi Jadi Kunci Masa Depan Ekonomi

Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan hilirisasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, Indonesia tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat posisi dalam rantai pasok global.

Langkah ini sekaligus menjadi strategi untuk keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang selama ini dinilai kurang menguntungkan.

Ke depan, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. (nsp)