Gelar Evaluasi Nasional, BSKDN Kemendagri Sorot Penanganan Pengangguran hingga Pengendalian Inflasi yang Dilakukan Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyelenggarakan presentasi kepala daerah dalam rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah, dengan fokus pada upaya penurunan tingkat pengangguran. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia sebagai bagian dari dorongan untuk meningkatkan kinerja yang lebih terukur, berdampak, dan berkelanjutan. Acara berlangsung secara daring dari Command Center BSKDN pada Rabu (1/4/2026). Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menyampaikan bahwa Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan hasil. Melalui skema ini, pemerintah tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan di daerah. “Penilaian ini tidak semata melihat capaian angka, tetapi juga menilai kualitas kebijakan, inovasi yang dilakukan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” ungkap Yusharto. Ia menjelaskan, penilaian dalam program tersebut mencakup empat dimensi utama, yakni penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, pembangunan ekonomi dan pengendalian inflasi, serta kewirausahaan dan creative funding. Khusus pada aspek penurunan pengangguran, proses evaluasi dikoordinasikan oleh BSKDN dengan melibatkan tim penilai dari unsur kementerian dan lembaga, akademisi, serta praktisi ketenagakerjaan. Untuk menjaga objektivitas dan menyesuaikan dengan karakteristik wilayah, pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam enam regional, yaitu Sumatera, Jawa–Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara–Maluku, serta Papua. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang lebih kontekstual sesuai tantangan dan potensi masing-masing daerah. Yusharto menegaskan, tingkat pengangguran mencerminkan tantangan pembangunan yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tepat sasaran, berbasis data, serta didukung inovasi dan kolaborasi lintas sektor. “Penurunan tingkat pengangguran harus kita tempatkan sebagai agenda prioritas yang tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam merancang dan menjalankan kebijakan yang adaptif sesuai kondisi wilayah. Menurutnya, keberhasilan menekan pengangguran sangat ditentukan oleh kepemimpinan, efektivitas program, dan pemanfaatan potensi lokal. Dalam forum ini, kepala daerah atau wakil kepala daerah memaparkan capaian, strategi, serta inovasi yang telah dilakukan untuk menekan angka pengangguran. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga wadah berbagi praktik terbaik antar daerah. “Kami ingin menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata untuk menentukan siapa yang terbaik, tetapi lebih dari itu, untuk membangun ekosistem pembelajaran bersama antar daerah," pungkasnya. (rpi)

Gelar Evaluasi Nasional, BSKDN Kemendagri Sorot Penanganan Pengangguran hingga Pengendalian Inflasi yang Dilakukan Daerah

Berita Terkait

20 Ribu WNI Dikirim Magang ke Luar Negeri, Menaker Akui Jadi Solusi Tekan Pengangguran

Tito Ungkap Inflasi Daerah Terdampak Bencana Mulai Membaik, Pemulihan Infrastruktur Berdampak

Sukses Turunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran, Begini Kinerja Apik Pemprov Jabar

Ijazah di Ujung Tanduk, Wali Murid SMK IDN Bogor Desak DPRD Jabar Bantu Percepat Izin Sekolah

Topik Terkait

Bskdn

Kemendagri

Pengangguran

Inflasi

Pemerintah Daerah

Saksikan Juga

TNI Gugur di Lebanon, RI Desak Otoritas Israel Tanggung Jawab

VIRAL! Warga Mataram Digegerkan Benda Mirip Torpedo di Pesisir Pantai

Lansia ODGJ Tewas, Simpan Uang Rp3 Juta di Pakaian

Usai Bunuh Ibu Kandung, Anak Gasak Emas 13 Gram Milik Korban

Penampakan Tumpukan Sampah di Permukiman Rusunawa Tambora

Presiden Prabowo Pastikan Pemerintah Tetap Utamakan Kepentingan Rakyat

Viral

Bri

Bbri

Emas

Harga Emas

Antam