Efisiensi Jumbo Kementerian PU, Menteri Dody Merasa Tak Perlu Negosiasi Lagi dengan Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan akan menjalankan kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp12,7 triliun tanpa upaya negosiasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut dinilai sebagai bagian dari keputusan strategis pemerintah yang harus dilaksanakan secara optimal.

"Oh negosiasi. Menurut saya sih enggak, saya enggak pengen negosiasi, buat apa negosiasi?," kata Dody dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Dody menyadari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah telah melalui pertimbangan matang.

Karena itu, sebagai pembantu Presiden, ia memilih fokus pada pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai arahan yang diberikan.

"Sebagai pembantu umum, kalau kemudian saya disuruh kerja ya pasti. Kalau misalnya saya enggak ada duit, saya kasih tahu enggak ada duit. Gitu saja sih. Dan itu pengalaman 2025 mengatakan kepada saya itu bisa dikerjakan dengan mudah," bebernya.

Dody yakin kapasitas jajaran direktur jenderal di kementeriannya memiliki kompetensi tinggi dalam mengelola program pembangunan, sehingga memungkinkan penyesuaian strategi secara cepat dan efektif.

"Dirjen-dirjen saya ini jagoan semua di bidangnya. Jadi dengan mudah mereka bisa switch dari beberapa tempat untuk memenuhi infrastruktur berbasis masyarakat," ujarnya.

Dengan fleksibilitas tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dapat mengalihkan prioritas program, termasuk memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang dinilai memberikan dampak langsung bagi publik.

Dody mengakui sektor tersebut tetap menjadi prioritas karena mampu mendorong manfaat ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah situasi ekonomi saat ini. Pihaknya memastikan program tetap berjalan meski anggaran mengalami penyesuaian.

Selain itu, ia menegaskan tidak ada rencana khusus untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan efisiensi tersebut.

"Saya enggak, enggak ada rencana untuk ketemu Pak Purbaya, itu enggak. Sudah cukup, kita sudah punya pengalaman 2025, aman," tegasnya.

Menurut Dody, pengalaman menghadapi efisiensi anggaran pada tahun sebelumnya menjadi bekal penting dalam menjalankan kebijakan saat ini tanpa kekhawatiran berlebihan.

"Tapi gini loh, saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah dari pada ini. Jadi saya enggak pernah takut ya. Maksud saya, ya pasti Bapak Presiden itu melakukan efisiensi pasti ada sebabnya, iya kan?," ucap Dody.

Ia menambahkan pengalaman tersebut menjadi landasan bagi kementerian untuk tetap menjaga efektivitas program meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

Sebagai informasi, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum pada 2026 mengalami pemangkasan sebesar Rp12,71 triliun. Pagu anggaran turun dari Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah.

Kebijakan ini merujuk pada surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tertanggal 1 April 2026, yang diterbitkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi dinamika global sekaligus menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 tetap terkendali. (ant/rpi)