Airlangga Wanti-wanti Risiko Tekanan Global, Ini Strategi Pemerintah Jaga Ketahanan Ekonomi RI

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah terus mendorong hilirisasi industri sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional guna meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri di tengah tekanan ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, dinamika geopolitik global saat ini perlu diwaspadai. Terutama di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.

Hal itu disampaikan Menko Airlangga dalam keynote speech virtual pada Focus Group Discussion Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bidang International Affairs, Jumat (17/4/2026).

“Ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi,” ujarnya, dikutip dari ekon.go.id pada Sabtu (18/4/2026).

Di tengah tantangan itu, kinerja ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,11 persen pada 2025 dan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 5,3 persen pada 2026.

Stabilitas ini ditopang oleh inflasi yang terkendali serta tingkat kepercayaan konsumen yang tetap optimistis. Selain itu, surplus neraca perdagangan terus berlanjut, mencerminkan fundamental eksternal yang kuat.

Ketahanan ekonomi nasional juga ditopang oleh permintaan domestik yang menyumbang sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Struktur pembiayaan yang sehat, termasuk rasio utang luar negeri yang relatif rendah, turut memperkuat stabilitas.

Sektor perbankan juga tetap solid dengan likuiditas memadai dan permodalan yang kuat, sehingga mampu menjaga sistem keuangan tetap stabil.

Untuk merespons risiko global, pemerintah memperkuat bauran kebijakan secara komprehensif. Dari sisi fiskal, optimalisasi penerimaan negara, efisiensi belanja, serta penajaman anggaran ke sektor produktif terus dilakukan.

Di sisi moneter dan keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi pasar dan kerja sama transaksi mata uang lokal.

Pemerintah juga mempercepat penyaluran stimulus guna menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini mencakup bantuan pangan, program perlindungan sosial, serta penguatan ketahanan energi melalui implementasi biodiesel B50 dan pengembangan energi baru terbarukan.

Upaya tersebut diharapkan mampu meredam dampak gejolak global terhadap ekonomi domestik.

Di sisi eksternal, pemerintah memperluas kerja sama internasional untuk mendiversifikasi risiko sekaligus memperkuat akses pasar.

Sejumlah perjanjian dagang seperti Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Canada CEPA, serta kerja sama dengan kawasan Eurasia menjadi strategi untuk memperluas ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Selain itu, penguatan kerja sama bilateral juga terus dilakukan, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Kerja sama ini mencakup sektor energi, industri, dan ekonomi.

Dalam sektor energi, pasokan minyak mentah dan LPG diamankan melalui skema G2G dan B2B, disertai rencana pengembangan kontrak jangka panjang, infrastruktur penyimpanan, serta penjajakan kerja sama nuklir dan mineral.

Di bidang industri, kedua negara mendorong penguatan manufaktur dan hilirisasi sumber daya mineral untuk meningkatkan nilai tambah domestik.

Rusia juga menyatakan dukungan terhadap kepentingan strategis Indonesia, termasuk proses aksesi ke BRICS serta konsultasi isu global.

Kerja sama ekonomi diperluas melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan pendalaman kerja sama moneter guna memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara.

Sebagai penutup, Airlangga menyebut partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional, seperti Asia Zero Emission Community, menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi kawasan.

Melalui kolaborasi tersebut, Indonesia mendorong pengembangan energi bersih dan diversifikasi sumber energi sebagai langkah menuju transisi energi berkelanjutan.

Agenda virtual tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun, Ketua Bidang International Affairs PP ISEI Muh. Edhie Purnawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Denny Abdi, Wakil Dekan Fisipol UGM Poppy Sulistyaning Winanti, serta para pengurus ISEI dan pemangku kepentingan lainnya. (rpi)