Nanik Cari Dana di Luar APBN untuk Program MBG di 3T, Investor hingga BUMN Diminta Turun Tangan

Jakarta, tvOnenews.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyiapkan strategi baru untuk memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, Nanik ingin mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menggandeng investor, perusahaan BUMN, hingga sumber hibah luar negeri.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program gizi nasional sekaligus memastikan pelayanan tetap menjangkau daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses.

“Selanjutnya yang terakhir adalah untuk 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN,” kata Nanik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Menurut Nanik, pemerintah saat ini tengah memetakan berbagai skema pembiayaan alternatif yang memungkinkan pembangunan dan operasional dapur MBG tetap berjalan tanpa menambah tekanan terhadap keuangan negara.

“Mencoba, ya. Tetapi tadi kami belum ke sini ini sudah didemo nih, oleh apa namanya rupanya ada investor yang sudah membangun 3T,” ujarnya.

Nanik mengakui sudah terdapat investor yang lebih dahulu terlibat dalam pengembangan fasilitas pendukung program gizi di wilayah 3T. Karena itu, pemerintah akan terlebih dahulu menyelesaikan berbagai aspek terkait keterlibatan investor yang sudah masuk sebelum memperluas model kerja sama ke daerah lain.

“Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri,” tuturnya.

Selain menggandeng perusahaan pelat merah, BGN juga membuka peluang keterlibatan perusahaan swasta yang beroperasi di daerah-daerah terpencil. Menurut Nanik, kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemerataan layanan gizi nasional.

“Atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga. Jadi CSR mereka kan juga punya CSR,” katanya.

Skema pendanaan campuran tersebut dinilai dapat menjadi terobosan dalam memperluas jangkauan program tanpa mengorbankan efisiensi anggaran yang kini menjadi fokus utama BGN di bawah kepemimpinan baru Nanik.

Ia memastikan pembahasan terkait implementasi kebijakan tersebut sudah mulai dilakukan dan saat ini tengah memasuki tahap persiapan teknis.

“Nah, itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang. Bahkan sudah mulai kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan,” tandas dia. (agr/rpi)