Mendagri Tito Yakin Optimalisasi Program Perumahan Rakyat Bisa Pacu Ekonomi Daerah, Pemda Diminta Permudah Perizinan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, optimalisasi program perumahan rakyat tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian layak, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Program tersebut akan menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. “Dan ini kalau seandainya perumahan ini bisa ditangani dengan baik, diselesaikan masalahnya, di samping menyelesaikan masalah kemiskinan dan kemudian kesulitan masyarakat, ini akan menimbulkan ekosistem ekonomi yang berputar,” ujar Mendagri saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026). Mendagri menjelaskan, persoalan perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan karena adanya kesenjangan antara kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian yang layak. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, upaya tersebut perlu didukung pemerintah daerah (Pemda), termasuk di kawasan Indonesia Timur. Dukungan daerah akan mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jangkauan program perumahan akan lebih terbatas. Karena itu, Mendagri mengajak Pemda mendukung program perumahan melalui percepatan dan kemudahan perizinan, antara lain dengan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Daerah juga didorong membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Supaya tadi, developer-nya semangat untuk membangun perumahan. Dapat KUR juga, Kredit Usaha Rakyat,” jelas Mendagri. Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menyayangkan masih banyak daerah di Tanah Papua yang belum menerbitkan PBG bagi MBR. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Selain itu, jumlah MPP di wilayah Papua juga masih relatif terbatas. Untuk itu, Mendagri menyarankan daerah yang belum memiliki MPP agar mempelajari praktik baik yang diterapkan Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar dalam mengelola layanan publik terpadu. “Di sana ada polisi buat ngurus SIM, paspor, imigrasi, semua enggak ada yang pakai seragam. Semuanya berpakaian seperti biasa [namun hasilnya lebih cepat dan maksimal],” tandas Mendagri. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (rpi)

Mendagri Tito Yakin Optimalisasi Program Perumahan Rakyat Bisa Pacu Ekonomi Daerah, Pemda Diminta Permudah Perizinan

Berita Terkait

Mendagri Cek BSPS di Kampung Nelayan Tanjung Ria dan Program Perumahan di Skouw, Banyak Persoalan yang Butuh Penanganan

Mendagri Bersama Gubernur Se-Tanah Papua Bertekad Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Sukseskan Program Presiden, Mendagri Tinjau Program BSPS di Jayapura

Mendagri dan Menteri ATR/BPN Teken SEB untuk Pedoman Pemda dalam Pelindungan Lahan Pertanian Pangan, Begini Isinya

Topik Terkait

Mendagri

Tito Karnavian

Perumahan Rakyat

Saksikan Juga

Gubernur Jakarta Percepat Peresmian KRL-JIS Ancol

Aksi Pembacokan oleh Tiga Pria di Cengkareng Gegerkan Warga, Korban Luka Parah

Pengusaha dan Pabrik Alami Kerugian Akibat Pemadaman Listrik

Polda Metro Jaya Limpahkan Roy Suryo dan dr Tifa ke Kejari Jaksel

HUT ke-499 Jakarta, Monas Diserbu Warga Usai Tiket Gratis Diberlakukan

Waspada! OJK Ungkap Modus Penipuan Baru Lewat Drama China

Viral

Bri

Rupiah

Bbri

Emas

Purbaya Yudhi Sadewa