Presiden Prabowo Pimpin Akad Massal 62 Ribu Debitur KPR FLPP: BRI Tegaskan Komitmen sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025 menjadi yang tertinggi sejak program tersebut diluncurkan pada 2010.

“Selama 15 tahun, sejak 2010 hingga 2025, capaian tertinggi baru terjadi pada masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Sebelumnya, pada 2023 penyaluran mencapai 228.000 unit. Pada 2025, di tahun pertama pemerintahan Bapak Presiden, penyaluran rumah subsidi mencapai 278.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah,” ujar Maruarar.

Dalam pelaksanaan akad massal tersebut, sebanyak 6.059 debitur BRI menjadi bagian dari sekitar 62.000 peserta Akad Massal Debitur KPR Sejahtera FLPP secara nasional. 

Pada kesempatan yang sama, BRI juga menyalurkan Kredit Program Perumahan senilai Rp880 miliar kepada 7.100 debitur, yang terdiri atas pembiayaan sisi supply sebesar Rp308 miliar kepada 227 debitur dan sisi demand sebesar Rp572 miliar kepada 6.873 debitur.

Dukungan BRI terhadap Program 3 Juta Rumah juga tercermin dari penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP).

Sejak Oktober 2025 hingga 28 Juli 2026, BRI telah menyalurkan KPP senilai Rp12,17 triliun kepada 87.055 penerima. 

Adapun pada periode Januari hingga 28 Juli 2026, realisasi penyaluran KPP mencapai Rp10,94 triliun kepada 78.520 penerima atau 91,18% dari target penyaluran tahun 2026 sebesar Rp12 triliun.

Peran BRI dalam memperkuat ekonomi kerakyatan juga tercermin dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Sejak 2015 hingga Juni 2026, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp1.539 triliun kepada 45,4 juta penerima.

Sementara itu, sepanjang Januari hingga Juni 2026, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp103,81 triliun kepada 2.009.310 penerima.

Acara Akad Massal Debitur KPR Sejahtera FLPP, KPP, serta penyaluran KUR tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, jajaran kementerian/lembaga, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, pemerintah daerah, BP Tapera, bank penyalur FLPP, dan para pengembang perumahan. (dpi)