ADHI Buka Suara soal Proyek LRT City Mangkrak, Akui ADCP sedang Hadapi Krisis Likuiditas

Jakarta, tvOnenews.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) angkat bicara memberikan penjelasan ke PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait mangkraknya proyek LRT City yang mengalami keterlambatan. Berdasarkan keterbukaan informasi BEI pada Rabu (29/7/2026),  ADHI menyampaikan permintaan maafnya kepada konsumen.

Penjelasan itu disampaikan melalui surat bernomor S-09174/BEI.PP2/07-2026 tertanggal 27 Juli 2026 sebagai respons atas permintaan klarifikasi dari BEI.

“ADCP menyampaikan permohonan maaf kepada para konsumen atas keterlambatan penyelesaian kewajiban serah terima unit,” tulis Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Rozi Sparta, dikutip Minggu (2/8/2026).

Perusahaan konstruksi pelat merah tersebut menjelaskan bahwa anak usahanya yakni PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) yang bergerak di bidang pengembangan properti berbasis Transit Oriented Development (TOD), saat ini memiliki 13 proyek.

Rinciannya, 6 proyek telah selesai dan beroperasi yang terdiri atas empat apartemen, satu kawasan hunian tapak, dan satu gedung perkantoran. Sementara tujuh proyek lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Dari seluruh proyek tersebut, ADCP mengembangkan total 9.839 unit hunian. Hingga kini sebanyak 5.392 unit telah terjual, sedangkan 2.575 unit di antaranya sudah diserahterimakan kepada konsumen.

Selain mengandalkan penjualan hunian, ADCP juga menerapkan strategi diversifikasi bisnis melalui pengembangan aset komersial yang menghasilkan pendapatan berulang atau recurring income.

Perusahaan telah menyelesaikan pembangunan gedung perkantoran Office MTH 27 di Jakarta Timur dengan luas 12.546 meter persegi. Selain itu, ADCP juga mengoperasikan sejumlah kawasan komersial di berbagai proyek TOD, seperti Cisauk Point, Eastern Green, dan MTH 27.

Rozi menjelaskan, ADCP saat ini menghadapi tantangan likuiditas yang berdampak pada proses penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan.

Menurutnya, model bisnis pengembangan kawasan berbasis TOD menuntut perusahaan menyiapkan lahan di sekitar stasiun transportasi umum seperti Commuter Line, LRT, dan BRT, termasuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung sebelum proyek hunian dikembangkan secara bertahap.

"Di sisi lain, kondisi pasar properti dalam beberapa tahun terakhir yang belum sepenuhnya pulih turut mempengaruhi tingkat penjualan produk, sehingga berdampak pada penerimaan kas dan kemampuan pendanaan penyelesaian proyek," imbuh Rozi.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen, ADCP menawarkan sejumlah alternatif penyelesaian, antara lain relokasi unit maupun skema pinjam pakai sementara pada unit yang telah siap dihuni.

Perseroan juga tengah menjajaki kerja sama dengan investor dan kontraktor strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek sehingga kewajiban kepada konsumen dapat dipenuhi secara bertahap.

DPR Soroti Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Iwan Darmawan Aras, menyoroti persoalan proyek apartemen LRT City yang mengalami keterlambatan penyelesaian dan serah terima unit. Ia menegaskan PT Adhi Commuter Properti Tbk harus bertanggung jawab terhadap seluruh konsumen.

“ADCP harus bertanggungjawab atas konsumen. Harus ada titik terang bagi masyarakat yang menjadi konsumen LRT City,” kata Iwan Darmawan Aras, kepada Parlementaria, Kamis (30/7/2026).

Persoalan proyek LRT City belakangan menjadi perhatian publik. Setelah menunggu sekitar tujuh tahun, lebih dari 2.400 konsumen dilaporkan belum menerima unit apartemen yang telah dijanjikan.

Sejumlah konsumen bahkan masih harus membayar cicilan kepada perbankan meski pembangunan proyek belum terealisasi. Beberapa lokasi proyek juga disebut masih berupa lahan kosong. Di sisi lain, para konsumen masih berupaya memperoleh pengembalian dana karena ADCP belum dapat menyelesaikan pembangunan tepat waktu dan menghadapi keterbatasan keuangan untuk memenuhi permintaan refund.

Menanggapi kondisi tersebut, Iwan menilai persoalan yang terjadi pada proyek LRT City berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proyek yang dikembangkan oleh anak perusahaan BUMN.

“Kalau hunian yang dibuat anak perusahaan BUMN saja mangkrak, ini bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada Negara. Karena apa apa bedanya dengan proyek-proyek swasta yang mangkrak,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. (rpi)