Refleksi HUT ke-81 RI, Kementerian PU Tegaskan Kedaulatan Dijaga Lewat Sawah hingga Jembatan di Pelosok Negeri

Jakarta, tvOnenews.com - Tantangan Kemerdekaan Indonesia terletak pada bagaimana merawat dan mengisinya agar kedaulatan itu bisa benar-benar dirasakan seluruh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU) Jemmy Setiawan dalam rilis tertulisnya memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Jemmy menegaskan bahwa makna kemerdekaan politik harus ditransformasikan menjadi kemerdekaan yang riil.

"Kemerdekaan harus hadir dalam air yang mengalir ke sawah-sawah petani, jalan yang menghubungkan desa dengan pusat pasar, jembatan yang mengantar anak-anak pergi ke sekolah, hingga permukiman yang memiliki akses air minum serta sanitasi layak," tegas Jemmy.

Saksi Bisu Gedung Sate dan Warisan Sapta Taruna

Perjalanan Kementerian PU dalam mengawal kedaulatan bangsa memiliki irisan sejarah yang sangat kuat dengan lahirnya Republik ini. Didirikan pada Agustus 1945, lembaga ini telah genap berusia 81 tahun mengabdi.

Jemmy mengenang, pada masa awal kemerdekaan, kantor pusat PU menempati bekas gedung Departement van Verkeer en Waterstaat di Bandung—bangunan bersejarah yang kini dikenal luas sebagai Gedung Sate. Gedung tersebut bukan sekadar perkantoran, melainkan benteng pengetahuan teknis dan arsip penting negara.

Sejarah mencatat peristiwa heroik pada 3 Desember 1945. Sebanyak 21 pegawai PU bertaruh nyawa mempertahankan Gedung Sate dari gempuran pasukan Sekutu dan NICA. Tujuh di antaranya gugur dan diabadikan sebagai pahlawan Sapta Taruna. Peristiwa ini kelak menjadi tonggak peringatan Hari Bakti PU setiap 3 Desember.

"Pesan pahlawan Sapta Taruna sangat jelas: mempertahankan kemerdekaan tidak hanya di medan perang, tetapi juga menjaga aset, infrastruktur, dan kelembagaan negara. Jika pada 1945 insan PU mempertahankan gedung negara, maka di tahun 2026 ini pengabdian itu diteruskan dengan membangun infrastruktur agar kehadiran negara dirasakan seluruh rakyat," papar Jemmy.

Pilar Utama Swasembada Pangan dan Air

Seiring berjalannya waktu, peran Kementerian PU bertransformasi dari sekadar perbaikan prasarana pasca-revolusi menjadi motor utama pembangunan nasional. Tonggak sejarah seperti pembangunan Bendungan Jatiluhur (1957), Jembatan Semanggi, hingga Jalan Tol Jagorawi (1978) menjadi bukti nyata kemampuan teknokratis insinyur Indonesia.

Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, infrastruktur ditempatkan sebagai pilar pengungkit utama program Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa pembangun fisik bukanlah tujuan akhir. Infrastruktur adalah sarana untuk mendongkrak produktivitas warga dan mengikis ketimpangan ekonomi.

Berdasarkan catatan Kementerian PU, sepanjang tahun 2025 saja, telah dibangun sekitar 13 ribu hektare jaringan irigasi baru serta rehabilitasi pada 123 ribu hektare jaringan irigasi eksisting. Jika dihitung secara keseluruhan termasuk penanganan irigasi daerah, intervensi pemerintah telah menjangkau lebih dari 589 ribu hektare lahan pertanian.

"Air yang mengalir tepat waktu memberi jaminan kepastian musim tanam bagi para petani. Dari situlah produktivitas naik dan infrastruktur berubah fungsi menjadi fondasi utama kedaulatan pangan nasional," jelasnya.

Menghubungkan Wilayah dan Membangun SDM

Selain fokus pada sektor pengairan dan konektivitas jalan daerah melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD), perhatian Kementerian PU juga tertuju pada pembangunan prasarana sosial.

Langkah ini dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan dari akar bawah. Sepanjang tahun 2025, ratusan sekolah keagamaan dan madrasah direhabilitasi, serta lebih dari 160 Sekolah Rakyat rintisan diselesaikan. Pada tahun 2026, program ini terus dipacu melalui pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen.

Tak hanya itu, kesiapsiagaan tanggap bencana juga menjadi ujian nyata kehadiran negara. Memasuki pertengahan 2026, seluruh akses jalan nasional dan jembatan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana berhasil dipulihkan secara fungsional menggunakan prinsip build back better.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal dan dinamika ekonomi global, Kementerian PU mencatatkan tingkat realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai lebih dari 95 persen.

"Namun keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran, melainkan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan azas manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat," tutup Jemmy.