Wacana Pembatasan BBM Pertalite untuk Warga Desil 9-10, Bahlil Ungkap Tunggu Validasi Data

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih menunggu kepastian validitas data.

Saat ini, pemerintah masih mengevaluasi data penerima subsidi untuk memastikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dapat diterapkan secara tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Bahlil ketika dijumpai setelah Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 

“Masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” katanya.

Bahlil menjelaskan pemerintah tengah memeriksa akurasi pembagian masyarakat berdasarkan desil. Validitas data menjadi salah satu faktor utama sebelum kebijakan pembatasan Pertalite diterapkan.

Menurut dia, data yang akurat diperlukan agar kebijakan subsidi dapat berjalan sesuai tujuan. Pemerintah ingin memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang berhak.

“Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami,” papar Bahlil.

Pada APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun. Angka tersebut setara sekitar 65,87% dari total anggaran subsidi yang mencapai Rp318,9 triliun.

Jika ditambah dengan anggaran kompensasi, total dana yang disiapkan pemerintah untuk mendukung ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pembatasan subsidi BBM bagi masyarakat desil 10 berpotensi menghemat sekitar 10% dari anggaran subsidi energi.

Menurut Purbaya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi BBM.

Pengendalian subsidi Pertalite juga akan dilakukan secara bertahap. Purbaya menilai sistem yang dimiliki Pertamina telah cukup memadai untuk mendukung penerapan pembatasan tersebut.

Salah satu skema yang dibahas adalah melarang masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan 10 membeli Pertalite. Kelompok tersebut nantinya diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.

Purbaya menegaskan kebijakan pengendalian subsidi BBM masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah berharap penerapannya dapat dilakukan dalam waktu dekat setelah seluruh sistem dan data dinyatakan siap. (ant/rpi)