Bahlil Usulkan Subsidi Listrik 2027 Naik Jadi Rp 117,84 Triliun, Simak Penjelasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengusulkan subsidi listrik pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 117,84 triliun, naik dibandingkan APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 100,83 triliun.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Kami juga melaporkan kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi XII bahwa usulan subsidi listrik pada RAPBN 2027 sebesar Rp117,84 triliun,” kata Bahlil, Senin, 31 Agustus 2026.

Usulan tersebut didasari oleh asumsi makro harga patokan minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) senilai US$75 per barel, naik dari 2026 yang berada di angka US$70 per barel.

Selain itu, usulan subsidi listrik juga didasari oleh asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 17.500 per dolar AS atau naik dari yang semula Rp 16.500 per dolar AS, serta inflasi sebesar 2,5 persen.

“Jadi, kalau harganya naik, asumsi naiknya menjadi US$80 dolar AS per barel ICP, maka ada kemungkinan penambahan subsidi. Termasuk nilai tukar. Ya, berdoa saja mudah-mudahan nilai tukar tidak terlalu banyak terkoreksi,” ujar Bahlil.

Baca Juga

Dua Tahun Memimpin: Prabowo Berhasil Stop Impor Solar Ganti B50, Negara Hemat Rp170 Triliun

Bahlil memaparkan, realisasi subsidi listrik terbayar sampai dengan Juni 2026 sebesar Rp 46,36 triliun. Sementara itu, tagihan Juli senilai Rp 8,12 triliun dan koreksi kuartal I-2026 sebesar Rp 1,21 triliun dalam proses verifikasi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Selain kenaikan subsidi listrik, Bahlil juga mengusulkan kenaikan volume solar bersubsidi dari 18,64 juta kiloliter (kl) pada APBN 2026 menjadi 19 juta kl pada RAPBN 2027. Serta, kenaikan volume minyak tanah bersubsidi dari 0,53 juta kl pada 2026, menjadi 0,561 juta kl pada 2027.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini tidak semuanya memakai LPG. Masih di wilayah timur itu masih pakai minyak tanah. Di Maluku, di Papua, di beberapa wilayah Sulawesi, itu masih pakai minyak tanah. Jadi kalau volume minyak tanah ini kita naikkan, memang ada argumentasi-argumentasi keadilannya,” kata Bahlil.

Sementara itu, tidak ada usulan penambahan kuota volume untuk LPG 3 kg, yakni sebesar 8 juta metrik ton, dan subsidi minyak solar tetap di angka Rp 1.000 per liter.