Tak Mau Bergantung APBN, BP Batam Siapkan Anggaran Rp2,4 Triliun untuk Pembangunan 2027

“Kami ingin memastikan pembangunan Batam tetap berjalan tanpa menambah beban APBN. Caranya adalah dengan mengoptimalkan PNBP, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap penerimaan kembali memberikan manfaat bagi pembangunan kawasan,” kata Amskar .

Menurutnya, upaya memperkuat pembiayaan mandiri tidak berarti Batam akan berjalan tanpa dukungan pemerintah pusat. Dukungan pemerintah tetap dibutuhkan, terutama melalui kebijakan, regulasi, serta penguatan kewenangan kelembagaan.

Namun, BP Batam ingin mengarahkan dukungan tersebut agar tidak selalu berupa tambahan anggaran. Dengan begitu, kemampuan pembiayaan internal dapat terus diperkuat seiring dengan pertumbuhan kawasan.

“Batam ingin tumbuh tanpa menambah beban. Kami tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan dan penguatan kelembagaan, tetapi untuk pembiayaan pembangunan, kami berupaya mengoptimalkan kemampuan sendiri,” ujarnya.

Li Claudia juga menekankan pentingnya pengelolaan PNBP secara transparan dan akuntabel. Optimalisasi penerimaan tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan serta percepatan pembangunan di Batam.

“Setiap rupiah yang diterima harus dikelola secara bertanggung jawab. PNBP bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan pembangunan Batam berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.

BP Batam memandang strategi mengurangi ketergantungan terhadap tambahan APBN relevan dengan kondisi fiskal nasional saat ini. Pemerintah pusat perlu menjaga ruang anggaran agar dapat digunakan untuk menangani kebutuhan yang lebih mendesak, termasuk bencana dan persoalan kemanusiaan.

“Kalau Batam bisa membangun dengan pendapatannya sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan daerah lain, apalagi ketika ada masyarakat yang sedang menghadapi bencana?” ujar Li Claudia Chandra .

Meski mengedepankan kemandirian pembiayaan, BP Batam tetap menempatkan Batam sebagai kawasan yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Karena itu, pertumbuhan ekonomi kawasan akan tetap diarahkan dengan mempertimbangkan efisiensi, keberlanjutan, dan kepentingan nasional.

“Batam tetap akan tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu tidak boleh menambah beban negara. Kami ingin Batam menjadi kawasan yang kuat secara ekonomi, mandiri dalam pembiayaan, dan tetap memiliki kepedulian terhadap kebutuhan daerah lain,” pungkas Li Claudia Chandra .

Rencana anggaran sekitar Rp2,4 triliun pada 2027 digadang-gadang menjadi arah pembiayaan pembangunan BP Batam ke depan. Melalui optimalisasi PNBP dan penguatan tata kelola, BP Batam memastikan pembangunan kawasan tetap berjalan sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi APBN. (rpi)