Banggar DPR Soroti Bunga Cicilan KDMP Rp13,4 Triliun: APBN Jangan Sampai Terbebani

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menyoroti besarnya anggaran bunga cicilan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Nilai bunga yang mencapai Rp13,4 triliun dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

Kritik tersebut disampaikan Anggota Banggar DPR Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah (TKD) Banggar DPR, Rabu, 9 September 2026.

Dolfie mempertanyakan munculnya anggaran bunga dalam skema pembayaran cicilan pinjaman KDMP. Menurut dia, besarnya bunga tersebut berpotensi membuat anggaran negara kurang optimal karena sebagian dana APBN harus digunakan untuk membayar bunga pinjaman.

Rp51 Triliun untuk Himbara, Bunga Rp13,4 Triliun

Dolfie menyoroti dana yang diberikan pemerintah kepada perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembiayaan KDMP.

Ia membandingkan besarnya dana yang diberikan pemerintah dengan nilai bunga yang kemudian diterima perbankan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi catatan dalam penyusunan kebijakan anggaran pemerintah.

"Ini nanti bisa jadi catatan buat pemerintah. Kita (pemerintah) kasih ke bank Himbara Rp 51 triliun, tapi Himbaranya malah dapat bunga Rp 13 triliun? Itu kalau dialihkan ke transfer daerah (TKD), dampaknya luar biasa lho, bisa cover DBH (dana bagi hasil) juga," kata Dolfie.

Menurut Dolfie, apabila anggaran bunga tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lain dalam APBN, dampaknya terhadap daerah dinilai cukup besar. Ia secara khusus menyinggung kemungkinan dana tersebut digunakan untuk mendukung Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).

Sorotan tersebut muncul ketika Banggar DPR tengah membahas kebutuhan anggaran TKD. Dolfie menilai penggunaan anggaran negara perlu diperhitungkan secara cermat agar ruang fiskal yang tersedia dapat memberikan manfaat lebih besar.

Singgung Kekuatan Bank Himbara dan Danantara

Dalam rapat tersebut, Dolfie juga menyinggung posisi bank Himbara yang menurutnya telah memiliki kekuatan tersendiri melalui Danantara.

Ia mempertanyakan alasan pemerintah masih harus memberikan dukungan anggaran kepada perbankan Himbara dalam bentuk pembayaran bunga pinjaman, sementara perbankan tersebut dinilai telah memiliki kekuatan finansial.

"Malah kita kasih ke bank Himbara yang dia sudah punya kekuatan tersendiri lewat Danantara," tegasnya.

Dolfie menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan APBN.

Jangan Sampai APBN Tergerus untuk Bayar Bunga

Menurut Dolfie, pemerintah perlu memikirkan kembali formulasi anggaran bunga pinjaman KDMP. Pasalnya, di saat pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal dan kebutuhan TKD yang besar, alokasi hingga Rp13,4 triliun untuk bunga dinilai perlu dikaji kembali.

Ia menyebut kondisi tersebut berpotensi membuat APBN harus memberikan subsidi tambahan kepada perbankan.

"Kita subsidi lagi dari APBN. Tolong dipikirkan. Masa APBN kasih ke bank Himbara Rp 13 triliun, sementara APBN-nya buat transfer daerah kita babak belur seperti ini?" ujarnya.

Dolfie kemudian meminta pemerintah mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran tersebut. Ia mendorong agar dana yang dialokasikan untuk bunga pinjaman dapat direformulasikan sehingga penggunaannya lebih optimal.

"Jadi, mohon pertimbangan Rp 13 triliun ini dapat di reformulasikan," kata Dolfie.

Sorotan Banggar DPR ini menempatkan skema pembiayaan KDMP sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan APBN. Terlebih, kebutuhan anggaran untuk transfer ke daerah juga menjadi bagian penting dalam pembahasan fiskal pemerintah dan DPR.