Kebutuhan Listrik 2030 Tembus 800 TWh, Airlangga Dorong RUPTL Segera Direvisi

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk menyesuaikan rencana penyediaan listrik dengan kebutuhan energi Indonesia yang diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Airlangga mengatakan kebutuhan energi Indonesia pada 2030 diproyeksikan berada di kisaran 700-800 terawatt hour (TWh). Di sisi lain, tambahan kapasitas pembangkit yang tercantum dalam RUPTL saat ini mencapai 69,5 gigawatt (GW).

Menurut Airlangga, perkembangan kebutuhan energi tersebut membuat rencana penyediaan listrik perlu kembali disesuaikan.

“Di tahun 2030 direncanakan kebutuhan energi antara 700-800 terawatt hours. Dan di tahun 2034 direncanakan tambahan pembangkit menurut RUPTL. Ini RUPTL-nya mesti direvisi,” ujar Airlangga.

Kebutuhan Listrik Meningkat, RUPTL Perlu Disesuaikan

Airlangga menilai peningkatan kebutuhan listrik harus diikuti dengan ketersediaan pasokan energi yang andal sekaligus terjangkau.

Kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan konsumsi masyarakat, tetapi juga perkembangan sektor industri yang terus tumbuh. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kapasitas dan sistem penyediaan listrik mampu mengikuti peningkatan permintaan energi.

RUPTL menjadi salah satu bagian penting dalam perencanaan penyediaan tenaga listrik. Dengan meningkatnya proyeksi kebutuhan energi hingga 2030, pemerintah menilai rencana pembangunan pembangkit perlu diselaraskan kembali.

Saat ini, tambahan pembangkit yang direncanakan dalam RUPTL mencapai 69,5 GW. Angka tersebut menjadi salah satu komponen yang menjadi perhatian pemerintah seiring dengan proyeksi kebutuhan listrik nasional.

Pemerintah Dorong Energi Surya 100 GWp

Selain mendorong revisi RUPTL, pemerintah juga mempercepat pengembangan energi surya sebagai bagian dari upaya transisi energi.

Airlangga mengatakan Presiden mendorong pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya dengan target mencapai 100 gigawatt peak (GWp).

“Presiden kemarin mendorong agar dikembangkan proyek terutama untuk solar panel sebesar 100 gigawatt peak,” ujarnya.

Pemerintah berharap pengembangan energi surya tersebut dapat mendukung pencapaian target net zero emission Indonesia pada 2060. Bahkan, apabila target pengembangan tersebut dapat terealisasi, pencapaian net zero emission disebut berpotensi maju 10 hingga 15 tahun.

Airlangga mengatakan target pengembangan energi surya tersebut diharapkan dapat dicapai dalam waktu dua hingga tiga tahun.

Namun, target tersebut menjadi tantangan besar karena kapasitas listrik terpasang Indonesia saat ini disebut berada di kisaran 88 GW. Artinya, pengembangan energi surya hingga 100 GWp membutuhkan peningkatan kapasitas yang sangat besar dalam waktu relatif singkat.

Jaringan Listrik 47.758 Kilometer Disiapkan

Pengembangan pembangkit juga perlu diikuti dengan pembangunan jaringan listrik. Airlangga mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan jaringan listrik sepanjang 47.758 kilometer.

Pengembangan jaringan tersebut juga mencakup penerapan smart grid. Infrastruktur jaringan dinilai penting untuk mendukung peningkatan pasokan listrik sekaligus proses transisi energi.

Menurut Airlangga, ketersediaan energi yang mencukupi dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu faktor penting bagi pengembangan industri digital di Indonesia.

Sektor yang membutuhkan dukungan pasokan listrik antara lain pusat data atau data center dan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Listrik Jadi Penopang Industri Digital dan Hilirisasi

Kebutuhan energi yang meningkat juga tidak terlepas dari agenda pemerintah untuk terus mendorong hilirisasi dan digitalisasi.

Airlangga mengatakan pengembangan industri digital membutuhkan dukungan energi yang memadai. Ketersediaan listrik yang cukup dan terjangkau menjadi bagian dari infrastruktur yang diperlukan untuk menopang pertumbuhan sektor tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan penguatan kerja sama ekonomi digital di kawasan ASEAN melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Airlangga menyebut penandatanganan DEFA direncanakan berlangsung di Manila pada November mendatang.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN. Nilai permintaan sektor ekonomi digital ASEAN diproyeksikan meningkat dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun.

Jika dikonversikan menggunakan asumsi kurs Rp18.024 per dolar AS, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp18,024 kuadriliun untuk US$1 triliun dan Rp36,048 kuadriliun untuk US$2 triliun.

“Kalau digital economic ini bisa ditandatangani maka demand daripada sektor digital di ASEAN itu akan meningkat dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun,” ujar Airlangga.

Dengan proyeksi kebutuhan energi yang mencapai 700-800 TWh pada 2030, pemerintah kini menilai penyesuaian RUPTL menjadi bagian penting untuk memastikan penyediaan listrik dapat mengikuti perkembangan industri, digitalisasi, hilirisasi, dan agenda transisi energi.