Menko Bahlil Dorong Peran Aktif UMKM dan Pengusaha Lokal Dalam Proyek Hilirisasi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mendorong keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengusaha daerah harus dalam proyek-proyek hilirisasi sumber daya alam. 

Bahlil menekankan keberhasilan hilirisasi terbilang harus mampu menciptakan pemerataan ekonomi membuka kesempatan bagi UMKM, serta memperkuat posisi pengusaha nasional dalam rantai pasok industri.

"Jangan semua pekerjaan dikuasai, dimonopoli oleh satu kelompok tertentu, tapi harus dibagi kepada orang daerah, untuk juga mereka bisa ikut mengambil bagian dalam rangka penciptaan ekonomi di daerahnya masing-masing," kata Bahlil kepada awak media, Jakarta, Senin (9/11).

Bahlil memaparkan pihkanya tak menampik adanya ketimpangan dalam keterlibatan pengusaha lokal pada proyek-proyek industri berskala besar.

Meski pembangunan industri berlangsung di daerah, pengadaan barang dan jasa justru kerap didominasi perusahaan dari Jakarta.

"Dulu waktu saya jadi Ketua Umum HIPMI, pengusaha di Jakarta ini ketika membangun industri hilirisasinya di daerah, dari gunting kuku sampai gunting rambut, itu semua pengadaannya diambil dari Jakarta. Terus orang daerah menjadi apa?," ujarnya.

Bahlil mengaku pemerintah telah menerbitkan keputusan menteri yang mengatur penggunaan kontraktor tidak terafiliasi sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha daerah untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan.

Menurutnya kebijakan tersebut tidak selalu mendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha besar mengingat aturan itu mengubah pola pengadaan barang dan jasa yang selama ini berjalan.

"Saya banyak dikritik sama teman-teman saya pengusaha besar, tentang kontraktornya harus tidak boleh terafiliasi, harus pakai orang daerah," ungkapnya.

Selain keterlibatan dalam kegiatan operasional, Bahlil juga menyoroti ketimpangan kepemilikan izin usaha pertambangan (IUP). 

Ia mempertanyakan minimnya pengusaha daerah yang memiliki izin tambang meskipun sumber daya alam tersebut berada di wilayah mereka.

"Nikel punya orang Sulawesi, punya orang Maluku, punya orang daerah. Tapi berapa orang Sulawesi dan orang Maluku yang punya IUP?" kata Bahlil.

Karena itu, pemerintah mendorong perubahan regulasi melalui Undang-Undang Minerba untuk memberikan prioritas kepada UMKM, koperasi, dan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam memperoleh akses perizinan pertambangan.

"Inilah sebagai bentuk afirmatif kehadiran negara dalam rangka memberikan prioritas keadilan kepada teman-teman daerah untuk bisa memiliki IUP," tegasnya.

Ia mengingatkan, tanpa kebijakan afirmatif, kepemilikan tambang berpotensi terus berputar pada kelompok pengusaha yang sama.

"Nanti pemilik tambang ya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nanti yang kaya itu lagi, itu lagi, itu lagi," katanya.

Di sisi lain, Bahlil mengingatkan bahwa agenda hilirisasi nasional juga tidak boleh berhenti pada pembangunan pabrik pengolahan atau smelter di dalam negeri.

Menurutnya, pembangunan smelter belum cukup untuk disebut sebagai keberhasilan hilirisasi apabila teknologi, permodalan, hingga penguasaan industrinya masih bergantung pada pihak luar negeri.

Bahlil menegaskan keberpihakan kepada pengusaha daerah merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Ketika diperhadapkan antara kepentingan rakyat dan kepentingan sekelompok orang, saya lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan rakyat daripada sekelompok orang. Karena saya lahir dari kampung, maka saya insyaallah akan istiqomah untuk berjuang untuk rakyat, bangsa, dan negara," pungkasnya. (raa/dpi)