Reaksi Menteri PKP Usai Dedi Mulyadi Desak Kenaikan Upah Buruh Genteng di Plered: Prinsipnya Bagus KDM

Angka tersebut dinilai jauh dari layak, apalagi jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purwakarta yang sudah jauh lebih tinggi.

Tak tinggal diam, Dedi langsung memberikan peringatan tegas kepada pelaku usaha.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah keras, termasuk menghentikan kontrak pengiriman jika perusahaan tidak memperhatikan kesejahteraan pekerja.

"Nanti kita akan menghentikan kontrak pengiriman barang apabila pegawainya di bawah upah," tegas Dedi Mulyadi.

Sebagai solusi, Dedi Mulyadi mendorong kenaikan upah buruh secara bertahap hingga minimal Rp50 ribu per hari.

Tak hanya itu, ia juga menawarkan langkah konkret berupa jaminan asuransi ketenagakerjaan gratis dari Pemprov Jawa Barat untuk para pekerja.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap buruh, sekaligus upaya menekan angka kemiskinan di daerah.

"Gini deh, Pemprov Jabar kan punya asuransi Ketenagakerjaan, oke karyawan pabrik genteng saya masukkan asuransi ketenagakerjaan. Artinya, asuransinya free oleh Pemprov," sambung KDM.

"Nah, upahnya naikin dong! Coba hitung komponennya, kalau misalnya bisa Rp50.000 aja sehari," serunya.

Dedi juga mengusulkan pendekatan yang lebih seimbang. Ia menyarankan agar kenaikan upah bisa diimbangi dengan penyesuaian harga genteng secara wajar.

"Sekarang diskusi aja, kalau upahnya naik jadi Rp50.000, jadi tambah Rp20.000 tuh lumayan, plus jaminan kesehatan dari pemerintah provinsi, tidak apa-apa naik lagi (harga) per gentingnya, nah itu naiknya jadi berapa," lanjut KDM.

Dengan begitu, pengusaha tetap mendapatkan keuntungan, pekerja lebih sejahtera, dan konsumen tidak dirugikan.

Selain persoalan upah, perhatian juga diarahkan pada kualitas produk. Pemerintah mendorong percepatan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk genteng Plered.

Targetnya cukup ambisius: selesai dalam waktu dua minggu agar produk bisa dipasarkan lebih luas dan bersaing secara nasional.

Maruarar Sirait menegaskan bahwa kualitas, estetika, dan ketepatan distribusi menjadi kunci keberhasilan program perumahan.

"Pak KDM tuh selalu menjaga keseimbangan kepentingan negara, kepentingan rakyat yaitu buruh dan kepentingan pengusaha. Mangga, Kang, atur aja seperti apa, yang penting kegiatan ini negaranya happy, rakyatnya happy, kemudian pengembangnya juga pengusahanya juga happy," tegasnya.