Istri dr Richard Lee Tak Mau Berdiam Saja saat Suami Ramai Diberitakan Sertifikat Mualafnya Dicabut, Tiba-tiba Ungkap soal Fitnah Cinca pada Sang Buddha

Jakarta, tvOnenews.com- Istri dari dr. Richard Lee, Reni Effendi baru-baru ini mengunggah sebuah cerita yang bertajuk 'Fitnah Cinca pada Sang Buddha' diakun media sosial pribadinya.  

Unggahannya tersebut mengandung cerita soal adanya fitnah yang disampaikan Cinca terhadap Buddha. Ini jadi perhatian, ditengah sang suami, Richard Lee menjadi sorotan karena sertifikat mualafnya dicabut 

Dalam unggahan stories Instagramnya dr Reni Effendi menyampaikan sebuah kisah singkat fitnah. Bila ditebarkan akan membuahkan hasil di kemudian hari. 

"Ucapan itu tidak lenyap dalam waktu. Ia menunggu, hingga akhirnya berbuah sebagai fitnah besar terhadap dirinya sendiri, bahkan setelah ia menjadi buddha," katanya dikutip dari Instagram @drReniEffendi, Senin (4/5).

"sang buddha tidak menderita batin, beliau hanya mengakmai buah kamma duniawi, tanpa kebencian, tanpa luka batin," sambung cerita tersebut.

Terlihat dalam pesannya istri Richard Lee, mengingatkan siapapun untuk menjaga lisan. Menurut cerita tersebut bisa mendapatkan balasan. 

"Jika satu fitnah yang pernah diucapkan bisa berbuah kembali setelah tak terhitungkehidupan, maka jangan anggap ringan ucapan kita hari ini," sambung Reni.

"komentar, gosip, tuduhan, prasangka, semua adalah benih, semua akan menemukan musimnya, dan bila suatu hari kita difitnah tanpa salah, ingatlah sang Buddah di Jetavana, diam, jernih, dan tegal," pesan istri Richard Lee itu.

Alasan Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut

Sebagaimana diketahui, kabar sertifikat mualaf Richard Lee dicabut Koh Hanny viral. Ternyata didasari oleh beberapa alasan. 

Dalam penjelasan Koh Hanny, Ia mencabut ssrtifikat mualaf dr. Richard Lee karena status agama diidentitas masih beragama non-islam. 

Menurut pria yang bernama lengkap Koh Hanny Kristianto ini, sudah seharusnya Richard Lee merubah status agamanya menjadi Islam. 

Sebab sertifikat mualaf berfungsi sebagai administrasi dalam perubahan data kependudukan yang mengubah status agama seseorang.