KDM Resmi Setop Izin Wisata dan Perumahan di Kawasan Hutan, Bupati dan Wali Kota Diminta Lebih Proaktif

Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan kepada pemilik hak atas tanah dan kerja sama dengan pemilik lahan agar penggunaan lahan kembali sesuai peruntukannya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jawa Barat turut menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari sarana pendukung, sumber daya manusia, hingga anggaran untuk proses pengendalian dan pemulihan kawasan terdampak.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan di tingkat perangkat daerah juga akan diperketat agar kebijakan yang diterapkan berjalan efektif di lapangan.

Menurut Dedi, keberadaan kawasan hutan dan perkebunan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam di Jawa Barat. 

Karena itu, ia berharap seluruh pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama dalam menjaga area konservasi agar tidak semakin menyusut akibat pembangunan yang tidak terkendali. (gwn)