Langkah Cerdas Dedi Mulyadi Atasi Krisis Sampah Jabar, Siapkan Solusi Jangka Panjang Sebelum TPA Penuh

tvOnenews.com - Persoalan sampah yang kian mengkhawatirkan di Jawa Barat mulai mendapat perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menyusul kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang diperkirakan akan penuh dalam waktu dekat, Dedi mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi agar masalah sampah tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa TPA Sarimukti diprediksi hanya mampu menampung sampah selama sekitar enam bulan ke depan.

Karena itu, Pemprov Jawa Barat mulai menyiapkan sistem pengelolaan sampah baru yang akan diterapkan hingga ke tingkat kelurahan.

Menurut Dedi, solusi yang sedang disiapkan bukan sekadar memindahkan sampah ke lokasi lain, melainkan mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai guna.

"Sampah Sarimukti kan 6 bulan ke depan itu udah close ya udah penuh, saya sudah menyiapkan memitigasi yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton, dan uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate," ujar Dedi Mulyadi.

Ia menjelaskan bahwa teknologi tersebut sudah diuji coba terlebih dahulu di kawasan Gedung Sate, Bandung, dan hasilnya dinilai memuaskan.

Menariknya, alat tersebut mampu mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri di Jawa Barat.

Dedi menyebut hasil akhir dari proses pengolahan itu menyerupai briket yang dapat digunakan sebagai pengganti batu bara.

"Gedung sate itu ada alat yang merubah sampah kemudian menjadi bahan bakar, bahan bakarnya itu nanti kan bisa menjadi pengganti batu bara untuk di beberapa industri di Jawa Barat, bahasa sederhananya kan briket, nah ini sudah berhasil diuji coba di Gedung Sate kapasitas 5 ton tiap hari sudah berhasil," jelasnya.

Keberhasilan uji coba tersebut membuat pemerintah provinsi berencana memperluas penerapannya ke berbagai wilayah.

Namun Dedi menegaskan program ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah karena pembiayaannya tidak mungkin hanya ditanggung oleh Pemprov Jawa Barat.

Untuk itu, ia berencana mengajak para wali kota dan bupati di Jawa Barat duduk bersama guna membahas skema pendanaan dan implementasi program tersebut.