Terkuak! Ini Pesan Politik Para Penyandera Pilot Susi Air

Mimika, tvOnenews.com - Baru-baru ini beredar siaran pers Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jeffrey Bomanak di media sosial. 

Dalam siaran pers itu, Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jeffrey Bomanak katakan, perang gerilya dan taktik penyanderaan TPNPB OPM sah berdasarkan UUD 1 Juli 1971 dan hukum perang internasional.

"Kami menyandera karena Indonesia menjajah kami dengan memanfaatkan semua kekayaan alam kami, tetapi dunia internasional tidak mendengar suara kami karena dunia memiliki kepentingan ekonomi di Papua," kata Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jeffrey Bomanak dalam siaran pers yang diterima tim tvOnenews.com, Selasa (14/2/2023).

Australia dan Selandia Baru, Ketua OPM, Jeffrey Bomanak katakan, melakukan kontrak militer bersama dengan kolonial Indonesia dan menjual senjata ke Indonesia. 

Maka Fellip Mark pilot, ia katakan, disandra oleh pihaknya dan hal itu adalah jaminan politik bagi Indonesia untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Papua pada 1 Desember 1961 sebagai cikal bakal bangsa dan 1 Juli 1971 sebagai proklamasi dan manifestasi rakyat Papua. 

Baca Juga

Kemendes Usul Dapur Komunal untuk Dukung MBG di Daerah 3T, Sesuaikan Kondisi Papua

"Sah de vacto dan de jure," kata Ketua OPM, Jeffrey Bomanak dalam siaran persnya.

Tak hanya itu saja, dia sebutkan, Indonesia kolonial harus melakukan negosiasi internasional dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai aktor utama perjuangan rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat penuh dari kolonialisme dan kapitalisme internasional.

Kondisi Pilot Susi Air saat Disandra OPM.

"Brigjen Egianus Kogoya, Panglima Kodap III Ndugama Derakma, tidak akan melepaskan Sandra hingga Indonesia kolonial membuka diri untuk berbicara dengan OPM TPNPB," jelasnya.

"Pesan POLITIK Panglima OPM TPNPB TPNPB Brigjen Egianus Kogoya Untuk dipertanggungjawabkan Ketua OPM Organisasi Papua Merdeka Jeffrey Bomanak," sambungnya.

Di samping itu dari siaran pers itu terlihat, tulisan yang menyakatakan bahwa pesan tersebut 
dikeluarkan dari Kantor Pusat Perjuangan Bangsa Papua Markas TPNPB OPM Victoria, pada 14 Februari 2023.

Bahkan diterakan bahwa penanggung jawab Politik Perjuangan Bangsa Papua, Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM TPNPB). (dbt/aag)