Tak Terima Anies Baswedan Dikatai 'Bodoh Luar Biasa' oleh Politukus PSI, NasDem Balas dengan Kalimat Intelektual

Dedek Prayudi menyebutkan soal Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

"Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib untuk memiliki dan mendapatkan dokumen kependudukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi saat itu sangat wajar dan memang harusnya begitu," ungkapnya.

"kemudian di jaman pak Ahok itu mengupayakan ada yang namanya relokasi gratis Rusunawa, cuman memang negosiasinya ini takes so much more time dari apa yang diharapkan," bebernya.

Kemudian, Wasekjen DPP PSI ini mengatakan era Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang saat itu membagikan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).

"Yang kabarnya itu adalah IMB kawasan," ujarnya.

"Dan dasar pembuatan IMB, itu harusnya sertifikat hak milik. Jadi saya menduga disini ada perbuatan pelanggaran hukum administrasi untuk menertibkan IMB yang katanya IMB kawasan itu," ujarnya.

Baca Juga

Soal Laporan Hakim Konstitusi Adies Kadir, Rudianto Ingatkan MKMK: Prinsip Ini Harus Dipedomani

Politisi PSI ini pun menyimpulkan dua kemungkinan akan kebijakan Anies Baswedan tersebut yang menyebabkan korban kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, warga tanah merah.

"Di sini cuma ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bodoh yang luar biasa, kemungkinan kedua adalah jahat yang luar biasa," ungkapnya.

"Bodoh yang luar biasa ini apabila pak Anies nggak tahu di sana adalah area yang tidak layak atau tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan," lanjutnya.

Sementara untuk jahat yang luar biasa, "Ketika pak Anies sudah tahu tapi demi menjadi seseorang yang populis demi keuntungan elektoral. Pak Anies mengorbankan potensi keselamatan atau yang mengorbankan keselamatan warga di daerah Tanah Merah tersebut" tutupnya. (ind/ito/aag)