Kapolri Ratas dengan Jokowi, Listyo Sigit akan Kawal Program Pemerintahan di Papua

Papua, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) gelar rapat terbatas (ratas) bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Kepala BIN Budi Gunawan di Papua. 

Dalam Ratas tersebut, Jokowi menekankan mengenai pentingnya integrasi program pusat dan daerah.

"Hari ini kita berada di Papua, dan baru saja kita melaksanakan rapat terbatas antara Panglima, Kapolri, Kapolda, Pangdam dan kesatuan wilayah serta Kepala BIN, KSP, dipimpin oleh Bapak Presiden untuk mendengarkan langsung terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan wilayah," ujar Jenderal Sigit dalam pernyataan pers usai rapat terbatas di Papua, Senin (20/3/2023).

Selain itu, Kapolri Sigit juga menuturukan TNI-Polri berkomitmen untuk mengawal program pemerintah agar berjalan dengan baik. Program itu baik dari sisi pembangunan maupun pemekaran daerah di Papua.

"Tentunya beliau memerintahkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program-program daerah sehingga TNI Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Papua baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran semuanya bisa berjalan dengan baik," kata Sigit.

Baca Juga

Tanggapi Kontroversi Film "Pesta Babi", Menko Yusril: Biarkan Masyarakat Menonton, lalu Gelar Diskusi dan Berdebat

- Soal Penyanderaan Pilot Susi Air

Selain itu, Sigit juga berbicara mengenai kasus penyanderaan pilot Susi Air Capt Philip Mark Mehrtens oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sigit menegaskan keselamatan sandera merupakan prioritas TNI-Polri

"Kemudian terkait dengan terjadinya peristiwa penyanderaan beberapa waktu lalu. Tentunya TNI-Polri memprioritaskan keselamatan sandera, sehingga tentunya di dalam langkah-langkah di lapangannya pun prioritas keselamatan menjadi prioritas kami," pungkasnya Sigit. 

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono katakan, bahwa pasukan TNI yang ada di Papua dalam operasi penegakan hukum dalam membantu Polri. Sehingga TNI tidak ada penambahan personel dan tetap seperti yang saat ini. 

"Ini semuanya untuk PAM perbatasan darat, perbatasan laut juga laksanakan operasi memback up Polri dalam penegakan hukum. Kemudian yang pilot juga tetap kita laksanakan secara persuasif. Ya kita tidak mau timbul korban jiwa maupun pilot sehingga kita tetap lakukan dengan persuasif," ujar Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.