Soal Larangan Pejabat Buka Puasa Bersama, Sekjen PAN Pasang Badan Atas Arahan Presiden Jokowi

Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen PAN, Eddy Soeparno pasang badan atau bela Presiden Jokowi atas arahannya soal larangan pejabat atau ASN buka puasa berasama. 

Memang diketahui, arahan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh pejabat dan pegawai pemerintah tak mengadakan acara buka puasa bersama. Alasannya karena Indonesia masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi Covid-19.

Ternyata menimbulkan respon dari rakyat Indonesia hingga para tokoh politik di Indonesia. Bahkan, beberapa pihak merepons arahan itu dengan negatif dan mengkaitkannya dengan isu-isu diskriminasi terhadap umat Islam. 

Sekjen PAN Eddy Soeparno meyakini tidak ada diskriminasi terhadap umat Islam dalam kebijakan Presiden Jokowi tersebut. 

Menurut Eddy, yang dilarang Presiden Jokowi adalah pejabat pemerintah pusat dan daerah, bukan kegiatan buka puasa bersama secara umum. 

Baca Juga

Selain Penyesuaian Rute, Pemerintah Buka Opsi Penundaan Pemberangkatan Haji Karena Dampak Eskalasi Timur Tengah

“Sepemahaman kami, Presiden Jokowi melarang pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah untuk melakukan buka bersama. Ini bukan larangan kegiatan buka bersama oleh masyarakat. Jangan kemudian dibuat narasi seolah-olah masyarakat dilarang berbuka bersama. Tidak ada sama sekali larangan buka bersama yang dilakukan masyarakat. Jangan menyebar hoax dengan isu yang tidak bertanggungjawab. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadhan dengan lisan dan tindakan yang mulia,” tegas Eddy di Jakarta, Kamis (23/3/2023). 

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini juga menolak tegas narasi yang seolah-olah mengkaitkan larangan Presiden Jokowi ini dengan diskriminasi terhadap umat Islam di Bulan Suci Ramadhan ini. 

“Tidak ada diskriminasi terhadap umat Islam dalam aturan ini. Kalau masyarakat di ingin berbuka bersama di Masjid atau di tempat-tempat lain ini tidak ada larangannya. Sayapun mengagendakan acara-acara bukber di dapil dengan masyarakat, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan,” ujarnya.

“Semarak bulan suci Ramadan tetap berjalan tanpa larangan apapun yang itu mengarah pada diskriminasi umat Islam. Masyarakat ingin berbuka puasa silahkan, bahkan masjid pun saat ini semakin ramai. Karena itu walaupun tahun ini adalah tahun politik, mari kita tetap beribadah sebaik-baiknya dan menghindari narasi tendensius apalagi memecah belah,” pungkasnya.