Said Iqbal Tegaskan Partai Buruh Tak Akan Berkoalisi dengan Partai di Parlemen, Terutama yang Dukung UU Cipta Kerja

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya tak akan mendukung dan menjalin koalisi dengan partai mana pun.

Terutama partai yang berada di kursi parlemen yang mendukung pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur Omnibus Law.

Pernyataan ini dia utarakan usai melakukan long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan memutari Jalan Kebon Sirih, dan berhenti di kawasan Patung Kuda sebelum lanjut giat di Istora, Senayan, Jakarta Pusat.

"Kami tidak akan pernah berkoalisi dengan partai politik manapun yang sekarang ada di Parlemen, yang mengusahakan Omnibus Law dan Cipta Kerja," ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal pada Senin (1/5/2023).

Pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 ini, unsur politik merupakan bagian dari aspirasi mereka tak pelak pemilihan calon presiden (capres) 2024.

Baca Juga

Baru Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat BSU 2026? Ini Syarat dan Ketentuannya

Ada pun, partai yang dominan bercorak oranye ini telah menjaring empat nama yang mereka dukung untuk maju ke bursa Pilpres 2024 mendatang, antara lain Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Najwa Shihab, dan Said Iqbal.

"Partai Buruh hanya berkoalisi dengan capresnya pribadi. Partai Buruh tidak tunduk pada partai-partai politik yang pro Omnibus Law, justru kami dihadirkan melawan anomali yang sudah ke kanan, berpihak pada pemodal-pemodal hitam," jelasnya.

Sebagai informasi, Partai Buruh dalam menentukan Capres yang dijagokan melalui tiga tahap penilaian. Pertama, rakernas; kedua, Konvensi; ketiga, rapat presidium.

Saat rakernas, nama Ganjar Pranowo berada di urutan pertama yang mendapat dukungan terbanyak dari 38 provinsi, 457 kabupaten/kota, serta 4.626 kecamatan di seluruh Indonesia.

Kemudian tahap konvensi melibatkan 10 guru besar yang membuat kuisioner yang akan disebarkan konstituen Partai Buruh untuk kemudian mempertimbangkan hasil lembaga survei yang sudah ada.

Sementara tahap terakhir, rapat presidium akan digelar pada bulan Juni atau Juli 2023 mendatang. (agr)