25 Tahun Reformasi: Pada Moment Ini Pertama Kali Mantan Presiden Soeharto Sampaikan Keinginan Lengser Keprabon Mandeg Pandito
- Sumber: Tim Tvone
Jakarta, tvOnenews.com-Jakarta dilanda amuk massa setelah meletus Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Saat itu, unjuk rasa mahasiswa yang memprotes kinerja pemerintahan Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto mulai marak di berbagai kampus, aksi perlahan mulai berani long march ke luar kampus, termasuk mengarah ke titik yang paling vital: Gedung DPR.
Saat massa aksi dari Universitas Trisakti menggelar unjuk rasa di jalanan dihadang aparat dan berakhir bentrok di depan kampus di sekitar jalan layang Grogol, jakarta Barat. Bentrokan menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti terkena peluru tajam. Pascapenembakan, dentuman demi dentuman terdengar di sekitar kawasan Trisakti. Rusuh massa dengan cepat menyebar ke sejumlah titik di Jakarta.
Ini menjadi skala rusuh terbesar sejak Orde Baru lebih dari peristiwa rusuh Malari pada 1974 dan kasus 27 Juli pada 1996.
Gubernur DKI Jakarta saat itu pada wartawan menyebut pada pers, ada lebih dari 4.939 bangunan rusak dibakar, 1.119 mobil pribadi hangus, 66 unit angkutan umum dirusak, 821 sepeda motor dibakar, 64 bank dirusak sejak kantor pusat hingga kantor cabang. Total kerugian fisik bangunan ditaksir mencapai Rp 2,5 triliun. Aparat keamanan menangkap lebih dari 1000 orang yang diduga sebagai pelaku kerusuhan dan penjarahan di Jakarta.
Ketika puncak kerusuhan terjadi, Soeharto justru tengah berada di luar negeri. Ia tengah mengikuti pertemuan G-15 di Kairo Mesir, sejak 13-14 Mei 1998. Setelah mendengar peristiwa amuk massa di tanah air, dalam silaturahmi dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto untuk pertama kali menyebut, “ siap mundur jika sudah tidak dipercaya dan tidak akan menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan kedudukannya.”
Setelah perhelatan KTT G-15 usai, pada 15 Mei 1998 Soeharto tiba kembali di tanah air melalui bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.
Pernyataan Soeharto dalam kosmologi Jawa terkenal dengan istilah lengser keprabon mandeg pandito, semacam berhenti dari jabatan yang diemban dan memilih menjadi pandito. Hanya saat itu, Soeharto menginginkan “transisi kekuasaannya” tetaplah konstitusional. Dalam artian, tidak melanggar Pancasila dan UUD 45.
Namun, saat menerima Pimpinan DPR di kediaman pribadi Soeharto di Cendana, apa yang ramai ditulis pada media massa, soal keinginan Presiden untuk mandeg pandito justru diralat. Soeharto menyebut apa yang ditulis di media massa tak sesuai keinginannya.
Load more