Bukan Soal Kelembagaan, Kriminolog Ungkap Permasalahan yang Membelenggu Polri
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Usulan institusi Polri di bawah kementerian atau lembaga terus menjadi perbincangan hangat di publik.
Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Bagus Sudharmanto merespons perbincangan hangat di publik tersebut.
Ia menilai keputusan DPR semakin mempertegas posisi Institusi Polri tetap berada di bawah Presiden RI.
“Yang dibutuhkan adalah perubahan nilai, pola pikir, dan budaya kerja anggota Polri, karena persoalan utama bukan kelembagaan, tapi pada perilaku dan moral aparat,” kata Bagus kepada awak media, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Usai ketetapan itu, Sudharmanto menjelaskan Polri membutuhkan reformasi kultural di tubuhnya.
Hal itu dapat dimulai dari perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.
Menurutnya reformasi yang dibutuhkan adalah memperkuat kontrol eksternal yang independen semisal adanya pengawas sipil yang memiliki kewenangan membenahi sistem internal lewat transparansi penanganan pelanggaran.
Selain itu, lanjutnya, menggeser budaya kerja dari pendekatan kekuasaan ke procedural justice atau adil, terbuka, dan menghormati warga.
Ditambah profesionalisme berbasis merit, pembatasan diskresi yang rawan disalahgunakan, dan respons cepat terhadap kritik publik, termasuk di ruang digital.
“Kalau hal ini jalan, kepercayaan tumbuh bukan karena Polri di bawah siapa, tapi karena publik merasa diperlakukan adil dan aman,” ujar Sudharmanto.
Sudharmanto memberi contoh jika ada kasus polisi melakukan kekerasan saat penanganan demonstrasi bukan sekedar klarifikasi internal semisal rekaman body cam bagi para personel yang diturunkan.
Pada sektor lalu lintas, kepolisian harus diperketat mengenai tindakannya dengan memiliki alasan pasti saat menindak pelanggaran.
Selain itu, pasa posisi rekrutmen dan promosi lebih mengutamakan rekan jejak kinerja.
Sementara, kata Sudharmanto di ruang digital ketika ada kasus viral Polri merespons cepat dengan data dan empati, bukan defensif.
“Kalau warga melihat polisi transparan, mau dikoreksi, dan adil dalam hal kecil sekalipun, rasa aman dan kepercayaan itu tumbuh pelan tapi nyata,” pungkasnya.(raa)
Load more