Tekankan 18 Proposal Proyek Indonesia-Korsel, Presiden Jokowi: Harus Diimplementasikan

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tekankan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan dilaksanakan secara maksimal. Hal itu juga termasuk dukungan atas 18 proposal proyek yang diajukan oleh Indonesia.

"IK-CEPA harus diimplementasikan maksimal, termasuk dukungan 18 proposal Indonesia di bidang pertanian, kesehatan, kebudayaan, perikanan, otomotif, dan IT," kata Presiden Jokowi saat menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea, Yoon Suk Yeol, di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu (21/5/2023).

Bahkan dalam bidang kerja sama investasi, Presiden Jokowi meminta dukungan Presiden Yoon terhadap realisasi komitmen investasi sejumlah perusahaan Korea Selatan di Indonesia.

"Mohon dukungan Presiden Yoon terkait realisasi komitmen Lotte Chemical dan CJ Group untuk pembangunan pabrik industri kimia di Banten dan pabrik bioproduct di Jawa Timur, dukungan distribusi energi dan EBT melalui perusahaan LS Cable dan TSE, dan realisasi investasi ekosistem EV," ujar Presiden Jokowi.

Mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan insentif dan fasilitas investasi bagi investor.

Baca Juga

Audiensi dengan Menteri Hukum, PB SEMMI Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Presiden pun berharap agar pembangunan sistem pengolahan air di IKN yang juga didukung oleh Korea Selatan dapat berjalan baik.

"Semoga pengolahan air, Sepaku Semoi Water Treatment Plant, selesai sesuai jadwal," katanya.

Selain itu orang nomor satu di Indonesia ini juga membahas mengenai kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan.

Presiden Jokowi meminta Presiden Korea Selatan untuk menambah kuota dan perluasan bidang kerja bagi pekerja migran Indonesia di Korea Selatan, serta partisipasi negara tersebut dalam pembangunan pusat pelatihan PMI.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menter Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (aag)