Rapat Paripurna: Demokrat dan PKS Usul Anggaran Belanja Negara Tak Masuk ke Proyek IKN

Jakarta, tvOnews.com - Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS meminta agar pelaksanaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tak dilanjutkan.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun 2022-2023 dalam penyampaian pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan proyek pembangunan IKN bukan sebagai prioritas. Menurutnya, lebih baik anggaran negara digunakan untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," ujar Rizki saat menyampaikan pendapat fraksi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota DPR Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin. Menurut dia, anggaran belanja negara yang sedianya akan digunakan untuk proyek IKN lebih baik dialihkan untuk kebutuhan prioritas.

Baca Juga

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

Salah satunya untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat," jelas Andi.

Namun, pemerintah tetap berpendapat bahwa IKN adalah proyek yang masuk daftar prioritas. Sebab IKN bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan target bisa mencapai 5,3 persen sampai 5,7 persen pada 2024.

Selain itu, pembangunan IKN juga bisa mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI. (saa)