Bahlil Lahadalia: Pemerintah Hampir Pasti Akan Memperpanjang Izin Tambang Freeport Setelah 2041

Jakarta, tvOnenews.com- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah hampir pasti akan memperpanjang kontrak izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041 mendatang.

“Freeport akan kita putuskan dalam waktu dekat. Dekat lagi, tapi hampir pasti,” kata Menteri Bahlil usai menghadiri acara Indonesia-China Smart City Technology and Investment EXPO 2023 di Jakarta, Rabu.

Freeport sendiri telah mengajukan perpanjangan izin untuk beroperasi setelah 2041. Kendati demikian, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas detail terkiat perpanjangan izin terutama dengan mempertimbangkan tambahan pendapatan dan manfaat bagi negara.

Salah satu syarat yang diminta pemerintah kepada Freeport adalah menambah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang itu sebanyak 10 persen atau menjadi 61 persen.

Penambahan besaran saham tersebut disebut Bahlil lantaran pendapatan Freeport semakin membaik. Selama 2022, penerimaan negara dari Freeport yang meliputi pajak, deviden, dan penerimaan negara bukan pajak mencapai 3,32 miliar dolar AS. Sedangkan untuk tahun 2023 ini diperkirakan mencapai 3,76 miliar dolar AS.

“Freeport harus mau, harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport engak mau nambah, saya siap dievaluasi menteri. 10 persen itu harus dengan biaya yang murah, saya tidak mau minta valuasi yang seperti sekarang,” kata Bahlil pada saat konferensi pers di kantornya, Jumat (28/4).

Baca Juga

Bahlil Tegaskan Mineral Kritis Tetap Wajib Hilirisasi Meski Ada Deal dengan AS, Ekspor Mentah Tetap Ditutup

Senada, Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan, perpanjangan izin Freeport harus memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah. Bahkan. jika smelter terintegrasi dan masih ada cadangan, maka izin perpanjangan operasi bisa dilakukan lebih cepat. Padahal sebenarnya perpanjangan dipersyaratkan 5 tahun sebelum berakhir. “Prinsipnya harus bisa memberi tambahan pendapatan dan manfaat untuk pemerintah,” kata Menteri Arifin di Jakarta, Jumat (28/4).(ant/bwo)