Memanasnya Kursi Cawapres 2024, Dua Koalisi Saling Ancam Capres untuk Deklarasi Pasangannya

Jakarta, tvOnenews.com - Penempatan tokoh di kursi Cawapres 2024 kini memanas. Bahkan, dua kualisa disebut-sebut saling ancam Capresnya untuk segera deklarasikan Cawapresnya. Tak lain Partai Demokrat dan PKB. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Demokrat yang merupakan bagian Koalisi Perubahan, telah menyatakan sikap melalui Ketumnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan, bahawa keputusan untuk menentukan Cawapres sebegai pasangan Anies Baswedan adalah Anies.

“Ada sejumlah kriteria calon wakil presiden yang sudah disepakati bersama oleh tiga partai, yang itu semua kami serahkan pada akhirnya ke bakal calon presiden kami Mas Anies Rasyid Baswedan untuk bisa menentukan siapa yang dianggap terbaik, dan bisa membawa kemenangan bersama kami,” kata Ketua Umum Demokrat selepas bersilaturahmi dengan Sekretariat Bersama KIB Pendukung Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (6/6/2023).  

AHY juga mengingatkan kepada Anies Baswedan agar segera menetapkan bakal calon wakil presiden.

Baca Juga

PKS Gelar Webinar Nasional Muda Mandiri, Bekali Pemuda Mindset Skill Set Tool Set

“Kami juga sepakat bahwa perlu segera karena kami juga ingin lebih cepat membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih terintegrasi secara utuh dari tingkat atas sampai dengan akar rumput,” kata dia.

Sementara itu Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menegaskan pernyataan AHY tersebut bukan bentuk desakan bagi koalisi untuk mengumumkan nama yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan.

Kekhawatiran Partai Demokrat lebih pada waktu penetapan pasangan bakal capres dan bakal cawapres, karena hal itu berpengaruh pada efektivitas kerja pemenangan untuk Pilpres 2024.

Berdasarkan data-data dan pengalaman Partai Demokrat, Herzaky menyampaikan waktu ideal untuk kerja pemenangan pilpres sekitar 6–8 bulan.

"Keliling (Indonesia) itu secara saintifik, pengalaman kami 6–8 bulan, karena di negara maju pun rata-rata butuh waktu 6 bulan sebelum (pemilihan), mesti mengumumkan (pasangan capres-cawapres). Ini yang menjadi patokan dan pembelajaran kami," katanya.

Dia menjelaskan situasi akan menjadi berbeda apabila tingkat elektabilitas Anies Baswedan, sebagaimana rilis beberapa lembaga survei, unggul jauh dari kompetitornya, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

- NasDem Berbicara soal Cawapres Anies Baswedan

Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni angkat bicara terkait keinginan Partai Demokrat kepada bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan menentukan cawapresnya.

Menurut Sahroni, permintaan Demokrat bukan bagian dari desakan atau ancaman, melainkan imbauan.

"Nggak (desakan) lah. Jadi, semua sifatnya masih dinamis tidak ada yang belum pasti, semua belum komplit," kata Sahroni di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Namun, dia mengaku bahwa kondisi politik saat ini masih dinamis, sehingga tidak mudah menentukan dalam waktu cepat.

"Jadi, masih dinamis, ke kanan, ke kiri, atas, bawah semua masih dinamis," tegasnya.

Selain itu, Sahroni tidak menganggap keinginan Partai Demokrat meminta Anies Baswedan mengumumkan cawapresnya sebuah desakan.

Menurut dia, NasDem mengerti bahwa semua pihak menunggu-nunggu momen penentukan cawapres.

"Enggak, lah. Itu cuman imbauan saja. Kan, semua orang pengin tahu cawapres masing-masing. Jadi, desakan dari pada retorika yang terjadi belakangan hari ini karena kepengin diumumkan secepatnya," imbuhnya.

"Tapi, tidak semudah itu mengumumkan. Karena tiga partai koalisi masih terus berkomunikasi dengan signifikan. Kapan? Entah hari apa itu yang tahu hanya para Ketum," tambahnya.

- PKB Menyoalkan Kursi Cawapres Prabowo Subianto

Di sisi lain, PKB melalui Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan, rencana alternatif Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin jika tidak menjadi cawapres Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan pihaknya akan mengambil keputusan yang lebih rasional dengan mempertimbangkan sejumlah aspirasi dari berbagai pihak.

“Kita belum mengkalkulasi detail, kita belum menghitung secara detail, tetapi yang jelas PKB akan mengambil opsi yang lebih rasional, mendengarkan aspirasi dari semuanya juga,”kata Jazilul saat dihubungi, Selasa (9/5/2023).

“Karena koalisi itu bukan hanya sekedar mengusung capres maupun cawapres, tapi yang juga punya potensi untuk memenangkan di pilpres,” sambungnya.

Adapun sampai saat ini, Koalisi Gerindra-PKB atau disebut Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) belum mendeklarasikan capres dan cawapres. Di sisi lain, Ijtima Ulama Nusantara mendesak Prabowo dan Cak Imin agar segera mendeklarasikan capres dan cawapres.

“Bagi saya pribadi, ini desakan ini bukan hanya desakan tokoh, ini mulai dari kader-kader juga sudah menunggu, karena setelah Sekretariat Bersama, duduk bersama dengan Gerindra, menyusun berbagai hal, ini para kader PKB sudah mendesak agar Gus Muhaimin Segera memfinalisasi capres-cawapres dari KKIR,” jelas Jazilul.

“Jika itu tidak terlaksana atau keputusannya berbeda dengan harapan, tentu akan diambil opsi, langkah yang lebih rasional dan aspiratif,” tambah dia.

Meskipun tak ada tenggat waktu yang diatur dalam piagam kerjasama Gerindra-PKB. Namun, Jazilul menjelaskan bahwa para ulama hingga kader PKB menilai sudah saatnya deklarasi saat ini.

“Namun sekali lagi, kewenangan untuk memutuskan ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin dan disitu tidak ada. Namun para kiai, para kader berharap meskipun tidak ada tenggat waktu, ini segera difinalisasi dan diumumkan, mengingat keadaan sudah mulai, mesin sudah mulai hidup. Jadi jangan tunggu mesin adem lagi,” tandas Wakil Ketua MPR RI ini.

Kemudian dalam hal ini, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid mengaku akan mengevaluasi kaolisi dengan Gerindra, terkait persoalan capres dan cawapres.

Sementara, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ucapan tersebut bukan sebuah ancaman bagi koalisi, melainkan saran yang mesti dibicarakan.

"Saya pikir yang disampaikan Pak Jazilul itu tidak juga merupakan satu ancaman," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Dasco melanjutkan apa yang disampaikan Jazilul yang mewakili PKB ialah sebuah masukan dalam koalisi dengan Gerindra.

Menurutnya, Gerindra menerima dengan baik masukan tersebut, sehingga bakal kembali berkomunikasi dengan PKB.

"Masukan itu tentu kami terima dan evaluasi bersama. Tentunya langkah-langkah itu akan diambil bersama-sama oleh Gerindra dan PKB," jelasnya.

Selain itu, Dasco memastikan Gerindra dan PKB bakal terus mejaga koalisi karena sudah meneken kerja sama. 

Menurutnya, dinamika politik memang bisa terjadi soal bagaimana proses ke depan. Namun, dia menekankan bahwa keputusan capres dan cawapres akan ditentukan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Apa pun dinamika yang ada di luar itu kita anggap dinamika saja. Dan tentunya, kita sambil menunggu waktu pendaftaran. Kita nikmati saja," tukasnya. (aag)