Bupati Kotim Halikinnor Dukung Program KPK Cegah Korupsi Mulai Dari Desa

Kotawaringin Timur, tvOnenews.com - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menyatakan sangat mendukung penuh program KPK RI tentang pencegahan korupsi mulai dari desa. Bahkan, dirinya siap memfaslitasi semua kegiatan KPK di wilayahnya, dengan harapan Kotim bisa terbebas dari kasus korupsi.

“Kami tentunya sangat mendukung sekali dan mengapresiasi program dari KPK RI. Seperti program pencegahan korupsi mulai dari desa ini sangat bagus sekali, apalagi ditengah kondisi seperti saat ini,” ucapnya, saat menghadiri kegiatan sosialisasi calon desa antikorupsi yang digelar oleh KPK RI, yang dilaksanakan di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Rabu (21/06/2023).

Menurut Halikinnor, Presiden Joko Widodo telah memprogramkan pembangunan yang mulai dari desa. Program ini diikuti dengan penyaluran anggaran yang cukup besar ke desa, dari yang awalnya anggaran puluhan juta rupiah kini menjadi miliaran rupiah.

Namun dikhawatirkan, program ini sangat rentan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Di satu sisi, Sumber Daya Manusia (SDM) di desa masih terbatas dari segi pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan keuangan. Dan disisi lain, dengan perubahan kucuran anggaran yang begitu besar dikhawatirkan menimbulkan beban psikologis bagi pemerintah desa.

Sehingga, program pencegahan korupsi mulai dari desa yang digaungkan KPK RI sangat cocok untuk mengatasi situasi ini. Dalam program ini KPK RI memberikan bimbingan teknis terkait tata cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar, dengan begitu dapat meningkatkan kualitas SDM di desa.

“Program KPK RI ini yang membuat desa-desa menjadi desa antikorupsi sangat bagus. Sehingga dalam pelaksanaannya, semua kegiatan bisa sesuai aturan yang berlaku, sehingga terhindar dari yang namanya korupsi,” harapnya.

Baca Juga

KPK Belum Bisa Pastikan Winda Lorenza yang Tewas Adalah Saksi Kasus Bea Cukai

Halikinnor juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program dari KPK RI ini. Dan harapannya masyarakat di desa, dapat turut serta mengawasi dan memonitor pelaksanaan program-program yang dijalankan pemerintah desa. 

Jika ada yang penyimpangan maka masyarakat diminta untuk tidak segan-segan melapor ke aparat atau pemerintah daerah agar segera ditindaklanjuti, sebelum menjadi pelanggaran yang lebih besar.