KSP Moeldoko Marah! Bilang Kasus Ponpes Al Zaytun Dipolitisasi Elite Politik

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Staf Presiden (KSP) RI, TNI (purn) Moeldoko secara lantang melarang keras Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun dipolitisasi oleh oknum politik. Ternyata, kecurigaan Moeldoko ini sudah sejak lama Al Zaytun ada indikasi politisasi.

“Saya pikir itu dari dulu selalu begitu ya, makanya saya katakan kenapa sih Al Zaytun ini setiap menjelang pemilut ribut,” ujarnya, ke awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa sebenarnya sah-sah saja Ponpes Al Zaytun menjadi sasaran politisasi, karena sebagai entitas ponpes tersebut berada di NKRI.

“Siapa saja bisa mendekati, ya kan begitu untuk kepentingan politik. Tapi harapan saya kan jangan pesantren dipolitisasi, itu yang nggak boleh,” ungkapnya.

Purnawirawan TNI ini pun menyebutkan politisasi boleh dilakukan apabila perseorangan karena setiap orang memiliki hak politik, tetapi bila melibatkan sebuah organisasi terlebih di bidang pendidikan itu yang tidak boleh.

Baca Juga

Buka-bukaan soal Konflik Agraria, Nusron Akui Benturan dengan Aset BUMN hingga TNI-Polri yang Paling Repot

“Tapi jangan dipolitisasi, jadi ribut seperti ini nih Al Zaytun itu, setiap menjelang pemilu selalu ribut mulu, apa sih begitu loh,” pungkasnya. 

Sebelumnya, sejumlah pejabat menyatakan bahwa kasus Ponpes Al Zaytun ini ada indikasi politisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md.

“Saya sebagai Menko Polhukam masih mendalami dari sumber-sumber lain yang pernah aktif di Al Zaytun. Ini tahun politik, kita akan memilah mana yang hukum, yang politik dan yang politisasi situasi,” bebernya. (agr/aag)