Banyak Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg, Pemerataan Agen Perlu Diperhatikan

tvOnenews.com - Sejak beberapa minggu terakhir informasi tentang kelangkaan gas elpiji 3 kg, merebak di berbagai daerah di Indonesia. Pertamina menyebutkan penyaluran gas yang biasa disebut gas 'melon' itu cukup, namun tetap mengupayakan melakukan operasi pasar di beberapa kota.

Upaya yang dilakukan itu, dianggap instan dan terburu-buru karena tidak benar-benar bisa mengatasi secara persoalan secara menyeluruh.

"Persoalannya karena tidak meratanya lokasi agen-agen yang ditunjuk Pertamina. Kebanyakan agen dan pangkalan resmi itu berada di wilayah kota dan ibukota kabupaten saja sehingga di daerah pinggiran kabupaten tidak terjangkau bahkan oleh pangkalan," ujar Wakil Ketua Umum Gerakan Transformasi Indonesia Mhd Perismon, ketika berbincang dengan wartawan di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/07/2023).

Lanjut Perismon, jauhnya lokasi agen dan pangkalan tersebut, membuat bertambah lagi jalur distribusi melalui para pedagang yang otomatis datang membeli ke kota-kota untuk menjual di pinggiran. Ini juga yang membuat harga-harga menjadi melonjak dan tidak sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi).

"Dari berbagai daerah yang kami pantau, pedagang-pedagang itu membeli gas melon di kota-kota atau ibukota kabupaten kemudian membawa ke pedesaan. Selain harga yang jadi tinggi, para pedagang itu juga membuat gas menjadi tertumpuk. Tidak langsung bisa tersalur ke masyarakat. Walaupun sedikit-sedikit, tapi jumlah pedagang itu kan banyak, akhirnya terjadi penumpukan," terang Politisi PPP asal Sumatera Barat tersebut.

Guna mengatasi hal tersebut, Pertamina perlu membuat pengawasan tentang penyaluran Gas Elpiji 3 Kg tersebut. Selain itu, juga harus ditunjuk pangkalan resmi baru yang bisa menjangkau sampai ke wilayah-wilayah pedesaan.

Baca Juga

Polisi Ungkap Modus Culas Pelaku Pengoplosan Gas Bersubsidi di Tanjung Priok

"Seperti contoh di Sumatera Barat itu, agen-agen itu lebih banyak berada di daerah perkotaan. Sementara di desa-desa jauh dari jangkauan agen maupun pangkalan, mungkin solusinya adalah penambahan agen atau alokasi kepada agen-agen yang berada di kabupaten dengan syarat menambah pangkalan yang berada di desa-desa. Bukan menambah alokasi lagi buat agen di kota," sambungnya.(chm)