Pemprov DKI Jakarta Diduga Beli Lahan Sendiri di Kalideres, Harganya Sampai Miliaran

Jakarta, tvOnenews.com - Pemprov DKI Jakarta diguncang kasus pembelian lahan sendiri. Setelah kasus pembelian lahan Rusun Cengkareng, kini lahan di pemukiman Puri Gardenia II  RT 007 RW 001 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Dugaan pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Kehutanan Pemprov DKI seluas 6.312 meter persegi senilai Rp54.573.800.000. Ini merupakan fasos fasum yang diserahkan Puri Gardenia II kepada Pemprov DKI, dengan nilai proyek pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2018 Dinas Kehutanan DKI sebesar Rp131.182.150.000.

Kuasa hukum keluarga ahli waris Achmad Benny Mutiara, Madsanih Manong mengatakan, ditemukan keanehan dalam pembelian lahan yang diduga cacat administrasi ini. Dia melihat terkesan dipaksakan oleh pihak Dinas Pertanaman dan Kehutanan Pemprov DKI.

Berdasarkan  surat nomor 2599/-076 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI disebutkan bahwa berdasarkan data dari hasil superimpose pemetaan antara peta deliniasi SIPPT dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI diketahui sebagian dari lahan tersebut merupakan bagian dari SIPPT 1910-1.711.5 tanggal 1992 atas nama PT Tamara Green Garden, yang Mana pihak pengembang dalam hal ini PT Tamara Green Garden harus menyerahkan lahan fasos fasumnya kepada Pemprov DKI. 

"Kondisi lahan yang dibeli Dinas Pertanaman dan Kehutanan Pemprov DKI masih dalam klaim atau sengketa antara pihak pengembang perumahan Puri Gardenia II dengan beberapa ahli waris di lahan tersebut, salah satunya Achmad Benny Mutiara," kata Madsanih, kepada media, Jumat (4/8/2023).

"Hal itu sesuai dengan Surat Kelurahan Pegadungan nomor U39/-1 711 yang ditandatangani Lurah Pegadungan Sulastri tanggal 18 Agustus 2017," sambungnya.

Seharusnya, kata Madsanih, pihak pengembang menyelesaikan dahulu persoalannya dengan para ahli waris pemilik lahan yang dijadikan fasos fasum, namun  malah menjual kepada pihak Dinas Pertanaman dan kehutanan Pemprov DKI. 

Hal itu tercantum pada Surat Pelepasan Hak (SPH) yang ditandatangani di depan notaris Emilia RetnoTrahutami Sushanti pada tanggal 20 September 2018.

"Ini sangat aneh, dan terlalu dipaksakan. Seharusnya Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pertanaman dan Kehutanan DKI dalam membeli lahan warga harus berstatus 'clean and clear' baru bisa dijadikan aset," ungkapnya sambil menunjukkan beberapa bukti dokumen.