Jika Sandiaga Uno Tak Jadi Cawapres Ganjar, PPP Komitmen Tetap Koalisi dengan PDIP

Jakarta, tvOnenews.com - Juru Bicara PPP Usman M. Tokan mengatakan partainya akan tetap berada di koalisi PDIP jika Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Dia menegaskan PPP akan tetap berkomitmen mendukung Ganjar sebagai capres 2024. Usman juga membantah PPP akan mundur dari koalisi PDIP bila Sandiaga gagal menjadi cawapres Ganjar.

“Ya tetap konsisten mendukung Pak Ganjar siapapun cawapresnya,” ujar Usman kepada tvOnenews saat ditemui di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

“Jadi apapun yang terjadi kita tetap konsisten, kita tidak akan mundur. Apapun situasinya untuk tetap bersama PDIP. Itu komitmen kita,” tambah dia.

Dia menyebut PPP memang mendorong Sandiaga untuk menjadi cawapresnya Ganjar di Pilpres 2024. Namun, pihaknya tidak akan memaksakan jika hasil akhirnya bukan Sandiaga yang dipilih cawapres.

Baca Juga

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan: Revisi UU Pemilu Masih Perlu Partisipasi Publik

“Tapi kalau misal di kemudian hari nanti, politik kan sangat dinamis, jadi kalau tidak terpilih kita sudah sampaikan apakah itu ketum [Muhamad Mardiono] apakah itu Pak Sandi sendiri kita ikut,” ujar Usman.

Menurut dia, komitmen bahwa PPP mendukung Ganjar sampai akhir itu juga sudah dibicarakan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Usman mengatakan tidak ada alasan bagi partainya untuk keluar dari koalisi PDIP. Meskipun Sandiaga gagal menjadi cawapres Ganjar. Dia menyebut kerja sama itu tidak hanya sebatas Pilpres 2024. Namun, masih ada kabinet yang kursi jabatannya harus diisi.

“Dalam politik ini, dalam perjuangan ini kan tidak hanya soal capres-cawapres doang. Kabinet kan perlu ada nanti,” kata dia.

Usman pun menyinggung ketika PPP ikhlas mendukung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode. Selama pemerintahan Jokowi itu, kader PPP mendapat tawaran untuk mengisi jabatan di kabinet Jokowi.

“Hari ini sudah terlihat misalnya kita bersama Pak Jokowi dua periode, apa yang terjadi? Misalnya kita punya menteri, kita punya banyak lagi posisi-posisi strategis. Misalnya, ketum kita hari ini menjadi utusan khusus presiden [anggota Dewan Pertimbangan Presiden],” ungkapnya.