Berantas Kejahatan Lintas Negara, Kapolri Teken MoU Bersama 6 Negara di

Jakarta, tvOnenews.com - Pertemuan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah berakhir untuk sesi hari ini dan akan dilanjutkan pada esok hari. Adapun hasil sidang AMMTC hari ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sekaligus Ketua AMMTC meneken Memorandum of Understanding (Mou) atau nota kesepahaman dengan enam negara.

Kemudian, eenam negara yang melakukan penandatanganan MoU yakni, Laos, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia. Penandatanganan secara garis besar tersebut berisikan terkait dengan kerja sama soal pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas-negara atau Transnational Crime. 

Selain itu, penandatangan MoU juga meneken terkait peningkatan pembangunan kapasitas antar-negara. 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membuka proses sidang ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam pemaparan awalnya memimpin sidang, Sigit menekankan bahwa, pembahasan AMMTC ini harus memiliki semangat untuk terus mengedepankan keamanan dan stabilitas kawasan demi mewujudkan kemakmuran di ASEAN. 

"Dalam jalannya diskusi, kita harus selalu mengingat bahwa keamanan rakyat dan stabilitas kawasan menjadi prioritas utama demi mewujudkan kemakmuran bagi ASEAN," kata Sigit dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Baca Juga

Ribuan Paket Bantuan Kemanusiaan Disalurkan ke Korban Bencana NTT

Lebih dalam, Sigit menegaskan, karena memiliki kedekatan geografis, negara di ASEAN saat ini, sama-sama menghadapi musuh bersama yakni kejahatan lintas negara yang tidak mengenal batas negara, kedaulatan negara, dan hukum yang berlaku.

"Kita telah menyaksikan, bahwa kejahatan lintas negara telah merubah modus operandinya, termasuk mengambil keuntungan dari celah yang ada dan perkembangan teknologi," ujar Sigit. 

Untuk mencegah serta memberangus praktik kejahatan lintas negara, Sigit menyebut, setiap negara harus bekerja sama dan berkolaborasi dalam penegakan hukum. Hal itu menjadi kunci. 

"Guna memperkuat komitmen untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan transnasional, kita harus berpikir dan bertindak sebagai satu komunitas, dengan tetap menghargai hukum dan aturan yang berlaku di masing-masing negara," ucap Sigit. 

Menurut Sigit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menekankan bahwa, ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai, serta jangkar bagi stabilitas dunia.