Puluhan Pelajar Jadi Korban Kericuhan Pulau Rempang, Komnas HAM Dalami Kasus Tembakan Gas Air Mata

Batam, tvOnenews.com - Memilukan kondisi Pulau Rempang. Pasalnya, puluhan pelajar seperti siswa-siswi SMP hingga SD terdampak atau jadi korban dari kericuhan Pulau Rempang. Terutama, terdampak karena tembakan gas air mata yang dilakukan petugas hingga mengenai puluhan siswa-siswi sedang melakukan kegiatan belajar-mengajar.

Maka dari itu, Komnas HAM akan melakukan pendalaman terkait tembakan gas air mata tersebut. Walaupun saat ini, telah dilakukan trauma healing bagi puluhan siswa-siswi terkena gas air mata. Ternyata, masiha ada sejumlah siswa-siswi yang belum masuk sekolah karena trauma. Hal ini dituturkan langsung oleh Kepala Sekolah SMP 22 Batam, Muhammad Nazib.

“Kondisi siswa alhamdulillah masuknya sudah hampir 80 persen, cuma yang masih psikisnya kena, yang trauma itu masih kami terapi dengan cara menelpon dan memberika pengarahan kepada anak-anak kami,” kata Muhammad Nazib, Sabtu (16/9/2023).

Sambungnya, meski telah dilakukan trauma healing, namun pihak sekolah masih harus membujuk murid-murid yang jarang masuk kelas karena trauman.

“Siswa yang belum datang ke sekolah saat ini grafiknya naik-turun. Hari ini hadir, besok kemungkinan tidak hadir, yang tidak hadir semalam, sekarang hadir, jadi bervasiasi, tidak menentu,” lanjut Kepala Sekolah SMP 22 itu.

Baca Juga

Acungkan Katana ke Polisi, Dua Pelajar SMA Anggota Geng Motor Diamankan

Kemudian, dia katakan, di SMP Negeri 22 Batam sendiri, sedikitnya ada 9 siswa dan satu orang guru yang harus dirawat di rumah sakit karena terdampak gas aira mata.

Sementara, di SDN 24 Tanjung Kertang, yang lokasinya berdekatan dengan SMP 22, aktivitas belajar mengajar sudah normal dan telah dilakukan trauma healing.

Di samping itu, Komisioner Mediasi Komnas HAM RI, Prabianto Mukti Wibowo jelaskan tentunya pihaknya akan membicarakan dengan pihak kepolisian terhadap tindakan yang telah mereka lakukan, apakah hal ini memang dibenarkan sesuai SOP? sesuai Perkap 1209, apakah ini ada unsur pelanggaran?

"Kemudian ini memerlukan penyidikan lebih lanjut,” kata Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Mediasi Komnas HAM RI.

Menurut Komnas HAM, trauma healing yang dilakukan personel kepolisian dinilai terlalu cepat karena baru satu kali dilaksanakan.

"Harusnya pemerintah daerah dan kota serta Institusi terkait turut mengambil peran untuk memberikan trauma healing kepada para korban," pungkasnya.